JAKARTA - Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia menyuarakan delapan poin desakan pada aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Aspirasi kalangan terpelajar ini menyasar problem perekonomian, korupsi, penataan agraria, tata kelola pemerintahan, sampai campur tangan aparat pada ranah publik.

Pada demonstrasi itu, para mahasiswa berpandangan masih banyak masalah ganjil yang menjadi bukti belum terwujudnya kebebasan sejati bagi rakyat.

Para peserta aksi turut mengungkit nasib masyarakat korban musibah di beberapa daerah.

"Di balik megahnya seremoni upacara kemerdekaan di Istana Negara, masih ada ratusan warga Flores yang meringkuk menunggu datangnya bencana susulan," demikian pernyataan dari sumbernya.

Aktivis mahasiswa menganggap potret buruk itu memaparkan kompleksitas hambatan yang masih menyelimuti tanah air.

Para demonstran melontarkan pandangan bahwa praktik penguasaan saat ini tak lagi digerakkan pihak asing, namun berakar dari kebijakan pemerintah domestik.

"Pola-pola penjajahan semakin terlihat kembali, mulai dari penarikan pajak, penyusutan ruang sipil, melemahnya otonomi daerah, hingga penggunaan anggaran negara secara sewenang-wenang," tulis dari sumbernya.

Mempertimbangkan situasi mendesak ini, massa aksi menyimpulkan bahwa warga amat berhak melayangkan protes tajam bagi penguasa demi merebut kembali hak dasar publik.

"Ketika penjajahan kembali terjadi, bahkan oleh pemerintah sendiri, maka menggugat dan merebut kemerdekaan menjadi tindakan rasional untuk kembali membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan," lanjut pernyataan tersebut.

Berikut perincian delapan poin desakan BEM UI sewaktu berorasi di Bundaran HI:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah, serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan.

Kelompok mahasiswa memandang deretan desakan tersebut mencerminkan kegelisahan sipil atas kebijakan penguasa yang memukul taraf hidup publik secara mendasar.

Gerakan di jantung kota ini dimanfaatkan sebagai ajang melayangkan evaluasi kritis sewaktu momen Peringatan Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Elemen pemuda menegaskan bahwa makna kemerdekaan tak boleh sekadar menjadi pajangan ceremonial belaka, melainkan harus diterjemahkan menjadi keadilan sosial, kemakmuran, jaminan keamanan ruang sipil, dan pemenuhan hak-hak rakyat.