JAKARTA - Potensi membengkaknya anggaran belanja prioritas pemerintah di tengah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat ketidakpastian ekonomi global sedang menjadi sorotan utama.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi tantangan yang cukup berat.
Di satu sisi, stabilitas fiskal wajib dijaga, namun di sisi lain, beragam program prioritas tetap harus berjalan dengan kebutuhan pendanaan yang besar.
Ia menilai risiko tekanan pada APBN meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya ketidakpastian global.
"Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana pemerintah khususnya fiskal kami untuk bisa mengakomodasi risiko global, sementara pemerintah juga masih memiliki agenda program prioritas di mana jumlah anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam jumlah yang besar," ujar Josua dalam acara Media Briefing, Selasa (12/5/2026).
Josua menjelaskan bahwa percepatan realisasi belanja pada awal tahun memang memberikan sokongan bagi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026.
Walau demikian, manajemen fiskal harus dijalankan dengan penuh kewaspadaan untuk mengantisipasi pelebaran defisit anggaran.
Pemerintah dinilai perlu menetapkan skala prioritas belanja secara lebih selektif, terutama saat menghadapi risiko lonjakan harga energi dan tekanan terhadap penerimaan negara.
"Kalau bicara pendapatan itu seperti doa atau harapan, tapi yang sudah menjadi kepastian adalah belanja," katanya.
Berdasarkan hasil simulasi dari Permata Institute for Economic Research (PIER), apabila nilai tukar rupiah merosot hingga Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak menyentuh angka US$100 per barel, maka defisit APBN berpotensi membengkak lebih dari Rp200 triliun.
Oleh karena itu, Josua mengingatkan agar pengalokasian belanja negara difokuskan pada program-program produktif yang mampu menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
"Hal ini perlu harus dikomunikasikan kepada investor terutama kalau kami bicara bagaimana kemampuan APBN pemerintah saat ini," imbuh Josua.
