JAKARTA - Batam bukannya menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan memilih untuk tidak menggantungkan diri pada dana dari pusat.
Sikap tersebut diutarakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.
Dalam forum itu, BP Batam memaparkan rancangan anggaran tahun 2027 senilai kurang lebih Rp 2,4 triliun tanpa meminta suntikan APBN.
“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata dari sumbernya.
Menurut dari sumbernya, kemandirian bagi Batam bukan sebatas sanggup melakukan pembangunan via kekuatan internal semata.
Jauh melampaui itu, Batam berkeinginan menopang diri sendiri tanpa memperberat beban fiskal pemerintah.
“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.
dari sumbernya menggarisbawahi bahwa ketetapan untuk tak menaruh harapan pada tambahan APBN menjadi wujud kepedulian Batam dalam menyokong skala prioritas nasional.
Di kala beban APBN bertambah membengkak, termasuk perhatian pemerintah pusat terhadap area yang diterpa musibah serta situasi darurat lainnya, Batam mantap membiayai proyek pembangunan via optimalisasi PNBP.
“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” tegas dari sumbernya.
dari sumbernya menyampaikan bahwa proyeksi anggaran senilai Rp 2,4 triliun pada 2027 memandandakan bahwa BP Batam konsisten mengarahkan tata kelola wilayah agar makin mandiri, hemat, dan berkesinambungan.
“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata dari sumbernya.
Berdasarkan pandangannya, kemandirian pendanaan pembangunan tidak bermakna Batam melangkah sendiri tanpa sokongan eksekutif.
Namun demikian, Batam berkeinginan membuktikan bahwa sokongan itu dapat disalurkan melalui instrumen kebijakan, payung hukum, serta penguatan otoritas, bukan melulu lewat kucuran anggaran.
“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.
dari sumbernya menguraikan, langkah optimalisasi PNBP wajib dieksekusi secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan maupun akselerasi pembangunan.
“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
BP Batam menilai, opsi untuk tidak bergantung pada tambahan APBN terasa semakin krusial di tengah melonjaknya hajat fiskal secara nasional.
Pemerintah pusat masa kini dituntut mengalokasikan perhatian lebih besar pada daerah terdampak bencana, terancam krisis kemanusiaan, ataupun yang menanggung kebutuhan mendesak lainnya.
“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?” ujar dari sumbernya.
dari sumbernya menegaskan, agenda pembangunan Batam tetap mengusung bobot strategis untuk roda ekonomi nasional.
Akan tetapi, pembangunan itu mesti dilaksanakan berlandaskan asas kemandirian, efisiensi, dan komitmen bagi kepentingan nasional.
“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” pungkas dari sumbernya.
