MARTAPURA - Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Yudi Andrea menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi contoh dalam mendongkrak kedisiplinan penyetoran pajak kendaraan bermotor (PKB) demi memperkuat kas daerah.
Dari sumbernya pada kawasan Martapura, Senin, menganggap keteladanan para pegawai sangat krusial guna menumbuhkan kesadaran warga sekaligus mendampingi pemkab meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai modal pembangunan dan pelayanan umum.
Dari sumbernya menyampaikan para ASN memikul amanah moral serta semangat kerja profesional untuk menyajikan pencerahan nyata kepada publik, termasuk melunasi tanggung jawab perpajakan.
"Sebelum meminta masyarakat luas agar patuh dan tertib menunaikan pajak, pastikan terlebih dahulu diri, keluarga, dan institusi tempat kami bernaung telah memenuhi kewajiban tersebut. ASN mutlak wajib menjadi panutan," tegasnya saat apel kerja gabungan Pemkab Banjar, Senin.
Sesuai pandangan dari sumbernya, kedisiplinan pembayaran PKB sangat vital lantaran pemasukan daerah wajib diakselerasi guna menyokong kapasitas finansial pemerintah dalam membiayai berbagai agenda pembangunan.
Pada struktur Perubahan APBD Kabupaten Banjar 2026, target PAD diproyeksikan berada di angka Rp340,1 miliar dari keseluruhan penerimaan daerah Rp2,299 triliun.
Penguatan kesadaran pajak ini diaktualisasikan lewat peluncuran agenda "Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor" di lingkup Pemkab Banjar dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, Samsat Martapura, hingga Jasa Raharja.
Lewat agenda itu, pemerintah berikhtiar mendekatkan sarana perpajakan armada kendaraan dengan alur yang jauh lebih simpel, transparan, serta kilat agar jajaran aparatur maupun warga kian gampang menuntaskan kewajiban.
Dari sumbernya turut mengingatkan bahwa kenaikan penerimaan daerah mesti sejalan dengan penyempurnaan mutu layanan publik lewat penguatan kapasitas SDM, khususnya di bidang medis yang berhubungan langsung dengan keperluan warga.
"Sebagai abdi negara, kami memiliki tanggung jawab moral dan etos kerja profesional untuk terus berinovasi dan secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat secara nyata," ujarnya.
Sebagai sarana investasi pengembangan mutu SDM, Pemkab Banjar menyerahkan beasiswa tugas belajar bagi dua personel medis, yakni dr Tia Ajarida Laily yang mengambil program dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak serta dr Muna yang mendalami program dokter spesialis Neurologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Pihak pemerintah mendoakan peningkatan keahlian ini mampu menyokong mutu fasilitas medis sehingga warga mendapatkan penanganan lebih profesional tanpa perlu selalu dirujuk menuju fasilitas luar daerah.
