JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya guna menggenjot pembangunan wilayah Batam secara mandiri lewat optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BP Batam menyiapkan racikan anggaran tahun 2027 bernilai kisaran Rp2,4 triliun tanpa bergantung pada kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan ini dipaparkan oleh dari sumbernya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersanding dengan Komisi VI DPR RI, Senin 31 Agustua 2026.
Di bawah nahkoda kepemimpinannya bersama dari sumbernya, jajarannya menekankan bahwasanya Batam bukan menolak APBN, melainkan menentukan pilihan untuk tidak bergantung pada dana kas negara.
“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain,” kata dari sumbernya.
Menurut dari sumbernya, arti kemandirian Batam tak sebatas sanggup membangun via potensi internal semata.
Lebih jauh dari itu, kemandirian mencerminkan kelayakan dalam mendanai pembangunan lewat pendapatan mandiri seraya menghindarkan negara dari tambahan beban fiskal.
“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.
Ia menerangkan, langkah mendasar untuk tak bersandar pada suntikan APBN merupakan wujud tanggung jawab BP Batam demi menyokong prioritas pembangunan secara nasional.
Terlebih lagi, alokasi fiskal pemerintah pusat kian melonjak tinggi, khususnya dalam menangani wilayah terdampak musibah bencana maupun urusan krusial lainnya.
Pada sisi lain, dari sumbernya menyebutkan opsi ini bukan berarti Batam menolak uluran tangan pemerintah pusat.
“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan."
"Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” kata dari sumbernya.
dari sumbernya menambahkan, estimasi anggaran mendekati angka Rp2,4 triliun di tahun 2027 membuktikan BP Batam konsisten memacu tata kelola wilayah yang kian mandiri, berdaya guna, serta berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” katanya.
Dalam pandangannya, ketidaktergantungan pembiayaan bukan mengartikan Batam melangkah sendiri tanpa sokongan dari pemerintah pusat.
Sokongan pemerintah tetap dibutuhkan, terkhusus melalui aspek kebijakan, payung hukum, serta penguatan wewenang.
Kendati demikian, intervensi dukungan tersebut diupayakan agar tidak selalu berwujud tambahan dana.
“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.
dari sumbernya menerangkan, peningkatan kinerja PNBP wajib ditata secara terbuka serta akuntabel.
Serta difokuskan demi mendongkrak mutu pelayanan dan memacu percepatan pembangunan di kawasan tersebut.
“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
BP Batam menilai, opsi lepas dari ketergantungan APBN terasa makin esensial di tengah merangkaknya hajat fiskal nasional.
Pemerintah pusat perlu mencurahkan porsi perhatian lebih besar bagi wilayah yang sedang menghadapi bencana, krisis kemanusiaan, maupun agenda darurat lainnya.
“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?,” ujar dari sumbernya.
Ia menegaskan bahwasanya derap pembangunan Batam memegang peranan strategis untuk perekonomian nasional.
Lantaran hal tersebut, ekspansi kawasan wajib berjalan beriringan dengan asas kemandirian, efisiensi, dan keberpihakan pada cita-cita nasional.
“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” ucapnya.
Melalui proyeksi anggaran 2027 mencapai kisaran Rp2,4 triliun tanpa sokongan APBN, BP Batam makin memantapkan komitmen arah pembangunan kawasan ke depan, yakni berkembang via kekuatan sendiri lewat optimalisasi PNBP.
Sekaligus memberikan kelonggaran ruang yang lebih lapang bagi APBN guna membiayai hajat nasional yang jauh lebih mendesak.
