JAKARTA - Lembaga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menghadirkan inovasi ARISE demi memadukan pemodelan bahaya bencana dengan estimasi efek perekonomian di tingkat daerah.
Inisiatif strategis ini dibangun lewat kerja sama dengan UNDRR dan ITB demi memperkuat fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian iklim.
Pengenalan resmi platform ini digelar bertepatan dengan forum dialog kebijakan di Aula Nagara Dana Rakca pada Senin lalu.
Dari sumbernya menerangkan bahwa bencana alam mampu memicu tekanan ganda terhadap stabilitas anggaran pemerintah daerah.
Selain berpotensi menekan potensi penerimaan daerah, pemerintah daerah juga dipaksa membengkakkan pengeluaran untuk penanganan darurat.
Oleh sebab itu, tata kelola risiko bencana tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme penanganan yang bersifat reaktif.
“Kami perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar dari sumbernya dikutip, Selasa, (1/9/2026).
Sistem ARISE dirancang menyajikan gambaran menyeluruh mencakup potensi bahaya, tingkat kerentanan, potensi kerugian finansial, hingga dampaknya pada neraca daerah.
Melalui ketersediaan informasi itu, pemda dapat menyusun perencanaan pemulihan yang matang serta mengoptimalkan skema pengalihan risiko sebelum krisis terjadi.
Bagi pemerintah pusat, data tersebut bakal dimanfaatkan sebagai pijakan perumusan kebijakan Transfer ke Daerah serta manajemen keuangan nasional.
Uji coba perdana telah dilaksanakan di Provinsi Bali, yang selanjutnya bakal direplikasi ke Aceh, DKI Jakarta, NTT, dan Sulawesi Tengah.
Pada masa mendatang, sistem ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia guna memperkuat antisipasi dampak ekonomi akibat bencana.
Acara peluncuran tersebut disaksikan oleh perwakilan kementerian, pemda, perguruan tinggi, serta lembaga mitra luar negeri seperti Bank Dunia dan PBB.
Pemerintah berharap kemitraan lintas sektor ini mampu menciptakan sistem manajemen risiko fiskal bencana yang terukur, akurat, dan berkesinambungan.
Melalui skema baru ini, setiap daerah diimbau tidak lagi berfokus pada ganti rugi pascabencana, melainkan rajin mengalkulasi risiko sejak awal perencanaan.
