JAKARTA - Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyatakan bahwa pembenahan manajemen harus dijadikan fondasi primer pada strategi fiskal.
Langkah ini amat vital supaya seluruh dana belanja pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dorongan ekonomi yang tinggi buat rakyat.
Berdasarkan penuturan dari sumbernya, perancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak sepatutnya hanya berpatokan pada kalkulasi makro standar seperti laju ekonomi, inflasi, tingkat bunga, kurs mata uang, serta lifting migas.
Dia menyarankan penggabungan tolok ukur manajemen berbasis hasil dan kepastian aturan struktural ke dalam skema tersebut.
"Agar setiap rupiah dalam belanja negara benar-benar menghasilkan multiplier effect yang optimal, kerangka ekonomi makro perlu memperhitungkan indikator tata kelola berbasis kinerja (performance-based governance) dan kepastian hukum struktural," tutur Rahma kepada Media Indonesia, Selasa (18/8).
Rahma menerangkan bahwa dari dulu ada perkiraan sejajar di mana kenaikan ekonomi bakal secara otomatis mengekor jumlah nominal belanja negara, selaras dengan metode Keynesian klasik.
Akan tetapi, dia mewanti-wanti bahwa keefektifan imbas ekonomi sangat bergantung pada area dan bagaimana dana tersebut bersirkulasi di dalam negeri.
Kabinet diimbau untuk lebih cermat memantau efisiensi anggaran pada level wilayah.
Rahma menyoroti perbandingan antara hasil layanan umum atau prasarana dengan masukan anggaran yang dikucurkan.
Apabila efisiensi rendah lantaran birokrasi yang gemuk atau lambatnya eksekusi kegiatan, maka porsi Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja modal wajib dikaji ulang dalam taksiran pertumbuhan.
Di samping efisiensi, elemen velocity of money atau kelajuan perputaran uang sektoral yang terhubung dengan rantai pasok dalam negeri menjadi kunci utama.
"Multiplier effect akan optimal apabila kebocoran ekonomi dapat ditekan, sehingga belanja negara tidak berhenti pada instrumen keuangan yang kurang produktif atau justru mengalir untuk pembelian barang impor," tambahnya.
Mengenai sasaran laju ekonomi pada rentang 6%, Rahma memperingatkan hadirnya bahaya qualityless growth atau jobless growth apabila tidak disertai dengan perbaikan mutu pertumbuhan.
Tanpa panduan strategi yang berfokus pada nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja, angka kenaikan tersebut rawan tergerus oleh tindakan pemburu rente dan pembengkakan harga (mark-up).
Bahaya ini kian konkret pada proyek-proyek raksasa atau penanaman modal padat modal yang minim pengawasan.
Program berteknologi canggih kerap kali memiliki keterikatan tinggi pada impor barang modal dan tenaga profesional luar negeri, sehingga partisipasinya pada ekonomi dalam negeri menjadi terbatas atau memicu import leakage.
"Praktik pemburu rente mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor yang produktif dan inklusif ke sektor-sektor tertentu yang hanya menguntungkan segelintir elite atau kelompok dekat kekuasaan," sebut Rahma.
Imbas dari manajemen yang rapuh, menurut Rahma, ialah pemusatan faedah pertumbuhan pada segmen tertentu saja.
Sedangkan sektor padat karya seperti UMKM, manufaktur, dan agribisnis mutakhir malah terancam minim akses pendanaan dan kemudahan.
Dia juga menyoroti potensi pembengkakan ongkos investasi akibat korupsi sistemis.
Proyek yang semestinya mendongkrak efisiensi logistik jangka panjang justru dapat menjadi beban fiskal atau utang bila rasio penggunaannya rendah dan tak cocok dengan keperluan pasar.
"Pertumbuhan ekonomi harus memastikan manfaatnya mengalir ke sektor produktif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat," tutupnya.
