JAKARTA - Akademisi Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menegaskan bahwa penataan pengelolaan mesti menjadi pijakan utama pada kebijakan fiskal.
Hal ini sangat penting supaya setiap rupiah alokasi dana negara bisa dipergunakan secara efisien serta memberi efek ekonomi yang optimal untuk warga.
Menurut keterangannya dari sumbernya, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) jangan sebatas bertumpu pada tolok ukur makro biasa layaknya kenaikan ekonomi, laju inflasi, bunga bank, nilai tukar, dan produksi migas.
Dia mendorong masuknya variabel tata kelola berorientasi kinerja serta kepastian hukum struktural ke dalam kerangka tersebut.
"Agar setiap rupiah dalam belanja negara benar-benar menghasilkan multiplier effect yang optimal, kerangka ekonomi makro perlu memperhitungkan indikator tata kelola berbasis kinerja (performance-based governance) dan kepastian hukum struktural," kata Rahma kepada Media Indonesia, Selasa (18/8).
Rahma memaparkan bahwasanya sejauh ini ada andaian garis lurus yang mana kemajuan ekonomi akan serta-merta mengekor besaran anggaran belanja negara, sesuai asas Keynesian klasik.
Namun, dia mengingatkan kalau daya guna imbas ekonomi amat bergantung pada lokasi dan cara uang itu berputar di pasar domestik.
Pihak pemerintah diminta agar makin jeli mencermati efisiensi pengeluaran di tingkat daerah.
Rahma mencermati perimbangan antara keluaran pelayanan publik atau prasarana fisik dengan masukan anggaran yang dialokasikan.
Bilamana efisiensi rendah akibat birokrasi yang rumit atau lamban dalam penyelesaian program, maka jatah Transfer ke Daerah (TKD) dan pengeluaran modal mesti dievaluasi dalam estimasi pertumbuhan.
Bukan cuma efisiensi, faktor kecepatan peredaran uang sektoral yang terkoneksi dengan rantai distribusi lokal merupakan kunci mendasar.
"Multiplier effect akan optimal apabila kebocoran ekonomi dapat ditekan, sehingga belanja negara tidak berhenti pada instrumen keuangan yang kurang produktif atau justru mengalir untuk pembelian barang impor," imbuhnya.
Menyikapi target ekspansi ekonomi di kisaran 6%, Rahma memberi peringatan akan potensi ancaman qualityless growth atau jobless growth jika tak diiringi dengan pembenahan kualitas ekspansi.
Tanpa hala kebijakan yang berorientasi pada nilai tambah serta pembukaan kesempatan kerja, angka capaian tersebut rentan tergerus oleh praktik pencari keuntungan pribadi dan mark-up anggaran.
Ancaman ini makin tampak nyata pada proyek-proyek strategis besar atau investasi padat modal yang minim pengawasan.
Pekerjaan berteknologi tinggi acap kali memiliki ketergantungan besar pada impor barang serta ahli asing, sehingga kontribusinya bagi ekonomi lokal menjadi terbatas atau muncul kebocoran impor.
"Praktik pemburu rente mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor yang produktif dan inklusif ke sektor-sektor tertentu yang hanya menguntungkan segelintir elite atau kelompok dekat kekuasaan," tegas Rahma.
Dampak dari tata kelola yang rapuh, menurut penjelasan Rahma, yakni terkonsentrasinya faedah pertumbuhan pada segmen tertentu saja.
Sementara itu, bidang padat karya seperti UMKM, industri manufaktur, dan sektor pertanian modern justru berpotensi kekurangan akses pembiayaan serta insentif.
Dia pun menyoroti potensi melonjaknya biaya investasi akibat praktik korupsi struktural.
Program yang harusnya menaikkan efisiensi logistik jangka panjang malah bisa menjadi beban keuangan atau utang jika tingkat pemanfaatannya rendah serta tak sejalan dengan tuntutan pasar.
"Pertumbuhan ekonomi harus memastikan manfaatnya mengalir ke sektor produktif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat," tegasnya mengakhiri.
