JAKARTA - Delapan fraksi parlemen menyampaikan tanggapan resmi mengenai RUU APBN 2027 dalam forum Rapat Paripurna.

Secara umum seluruh partai menyepakati RAPBN 2027 untuk diproses ke tingkat lanjutan, meski menyertakan sederet koreksi perihal proyeksi pertumbuhan, porsi penerimaan, pengeluaran, utang, hingga optimalisasi program kerja prioritas.

Otoritas negara sendiri memusatkan tajuk kebijakan anggaran 2027 pada slogan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", dengan sasaran pemulihan ekonomi di angka 5,9%-6%.

Pada forum sebelumnya, dewan perwakilan turut menegaskan pentingnya menjaga kemampuan belanja masyarakat sekaligus merawat ketahanan pos anggaran.

Porsi pengeluaran dalam RAPBN 2027 dipatok mencapai Rp4.097,1 triliun.

Pemasukan ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun sehingga memicu defisit senilai Rp671,1 triliun atau setara 2,40% PDB.

Utusan Fraksi PDI-Perjuangan memaparkan catatan paling tajam.

Sikap fraksi tersebut disampaikan selama kurun waktu 23 menit oleh Budi Sulistiono.

Juru bicara tersebut mengawali tanggapan dengan mempertanyakan arah tajuk "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", khususnya terkait pihak penikmat kesejahteraan serta tolok ukurnya.

"Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat' belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat," ujar Budi saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026).

Fraksi ini mendesak target pertumbuhan 5,9% diwujudkan secara nyata lewat peningkatan pendapatan publik, ketersediaan lapangan kerja formal, pemerataan hasil pembangunan, penguatan industri domestik, produktivitas serta penggunaan komponen dalam negeri.

PDI-P turut mengkritisi target pendapatan negara Rp3.426 triliun atau sekitar 12,25% PDB.

Pencapaian angka tersebut dipandang masih jauh dari ambisi pemerintah untuk menembus 18% PDB pada 2029.

Atensi lain tertuju pada kewajiban bunga utang sebesar Rp650,3 triliun yang dinilai kian menyempitkan kelonggaran anggaran.

Partai ini juga mendesak pembenahan subsidi energi, penambahan kuota PBI JKN hingga 102 juta jiwa, serta perbaikan sistem operasional Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyampaikan perimbangan dukungan atas kerangka kerja pemerintah.

Perwakilan Golkar, Nurul Arifin mengungkapkan bahwa target ekonomi 6% optimistis diraih melalui pemantapan investasi, efisiensi kerja, hilirisasi, industrialisasi, peningkatan mutu SDM, serta sektor strategis.

Walau begitu, Golkar mendesak penjelasan detail mengenai mekanisme pertumbuhan tersebut dalam menghasilkan peluang kerja, kesempatan berusaha, dan perbaikan taraf hidup.

"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurul.

Fraksi Partai Golkar turut memohon kejelasan komprehensif terkait haluan serta strategi penyaluran dana bagi hasil pada 2027.

"Khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan," tutur Nurul.

Di sisi lain, Partai Gerindra menegaskan komitmen penuh mendukung program transformasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad menyebut APBN 2027 harus difungsikan sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, peningkat kualitas SDM, pemangkas ketimpangan wilayah, penekan kemiskinan, serta pengangkat taraf hidup masyarakat.

Fraksi ini menyetujui patokan pertumbuhan 6%, laju inflasi 2,5%, kurs Rp17.500 per dolar AS, dan penerimaan sebesar Rp3.426 triliun.

Gerindra juga merestui kenaikan tax ratio menjadi 10,4% PDB pada 2027 dan mengimbau agar tingkat rasio pajak bertahan di kisaran dua digit.

Mengenai defisit, Gerindra menganggap batasan 2,4% PDB mencerminkan pengelolaan anggaran yang prudent.

Fraksi NasDem memfokuskan pandangannya pada kualitas hasil pertumbuhan ekonomi.

NasDem menganggap proyeksi pertumbuhan 6% sebagai hal yang realistis namun membutuhkan syarat ketat.

"Namun demikian, akselerasi ini menuntut lima prakondisi fundamental yang tidak bisa ditawar," kata dari sumbernya.

Salah satu syaratnya yakni pengalihan arus investasi menuju sektor padat karya, terutama manufaktur, industri pertanian, serta tekstil.

NasDem menggarisbawahi bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi wajib menyerap kisaran 3 juta sampai 3,3 juta tenaga kerja formal baru tiap tahunnya.

NasDem juga menerima patokan inflasi 2,5%, sembari mengimbau antisipasi gejolak harga pangan dan energi akibat faktor iklim serta konflik global.

Fraksi ini pun menyoroti keterbukaan tata kelola dividen BUMN usai kewenangannya dialihkan ke BPI Danantara.

Juru bicara PKS menegaskan bahwa capaian pertumbuhan 5,9% harus bersifat inklusif, adil, dan berkesinambungan.

Ukurannya tak sebatas capaian statistik, melainkan penurunan pengangguran, angka kemiskinan, serta kesenjangan sosial.

"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya pencapaian angka statistik semata tetapi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap dari sumbernya.

Fraksi PKS turut menaruh perhatian pada posisi utang.

Dengan beban bunga utang mencapai kisaran Rp650 triliun atau 18,98% dari proyeksi penerimaan negara, fraksi ini mengingatkan risiko beban fiskal di masa depan.

Mengenai program MBG, PKS memberikan dukungan penuh namun meminta sistem tata kelola diperketat agar bersih dari korupsi.

Sorotan penting lainnya mengarah pada kelompok masyarakat kelas menengah.

PKS mendesak agar perhatian tak cuma ditumpukan pada warga miskin dan rentan, melainkan juga kelompok kelas menengah yang rentan terdampak guncangan ekonomi.

"Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada golongan kelas menengah yang seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan pribadi mereka menjadi korban," papar Eky.

Adapun Fraksi PAN menyetujui adanya peninjauan ulang atas pelaksanaan program MBG serta KDMP/KKMP.

"Evaluasi ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan memastikan kedua program tersebut semakin tepat sasaran, efektif dan akuntabel," pungkas dari sumbernya.

PAN menganggap patokan pertumbuhan 5,9% wajib disokong investasi produktif, padat karya, hilirisasi, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM.

PAN turut menggarisbawahi porsi bunga utang Rp650,3 triliun di saat alokasi belanja modal menyusut menjadi Rp295,2 triliun.

Fraksi PKB menyatakan sependapat dengan Prabowo bahwa APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara akan tetapi merupakan alat perjuangan sekaligus instrumen dalam rangka untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Jubir PKB, Kaisar Abu Hanifah menggarisbawahi bahwa pemulihan tak boleh bertumpu pada modal asing semata, melainkan harus bersumber dari peningkatan efisiensi lewat pembenahan aturan, logistik, digitalisasi, sektor manufaktur, dan mutu SDM.

PKB juga mencermati target inflasi 2,5%.

Pemerintah diminta mendongkrak efisiensi pangan, sarana irigasi, pergudangan, pasokan logistik, cadangan pangan, serta jalur distribusi.

Dari ranah fiskal, PKB menuntut alokasi belanja Rp4.097,2 triliun memberikan perbaikan nyata bagi masyarakat serta menjaga keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

"Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian," ucap Kaisar.

Fraksi Demokrat menggarisbawahi pentingnya pemetaan awal oleh pemerintah atas dampak pergerakan ekonomi terhadap penerimaan, subsidi, kewajiban bunga utang, defisit, hingga pembiayaan.

"Pertumbuhan 6% harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan real, produktivitas tenaga kerja, daya beli, serta semakin meratanya kesejahteraan," kata dari sumbernya.

Secara khusus, Dina mengimbau pemerintah tidak cuma memakai satu patokan makro, melainkan menyiapkan pengujian beban serta skenario alternatif.

"Pembangunan sebagai basis evaluasi RAPBN, pemerintah harus mendorong kemandirian untuk membangun pemberdayaan ekonomi," pungkas Dina.

Alokasi pengeluaran Rp4.097,2 triliun juga wajib difokuskan pada program yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi terbesar.