KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya sebagai percontohan dalam ketaatan melunasi pajak.
"Pajak daerah merupakan pilar kemandirian fiskal daerah yang tercermin dari besarnya kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata dari sumbernya saat kegiatan Sosialisasi Kemudahan Pembayaran Pajak Daerah di Lingkungan Pemkab Karawang, di Karawang, Kamis.
Tiap nominal pajak yang disetorkan oleh warga bakal dikembalikan berupa hasil pembangunan, layanan umum, fasilitas edukasi, kesehatan, hingga beraneka ragam program kesejahteraan warga.
Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasannya, menyetorkan pajak merupakan investasi bersama demi masa depan wilayah setempat.
Dalam langkah memaksimalkan hasil pajak serta retribusi daerah, dikatakannya, hal ini tidak cuma merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah semata.
Namun, hal tersebut merupakan tanggung jawab semua unit perangkat daerah lewat tata kelola kolaboratif.
"Saya ingatkan kepada seluruh rekan-rekan (aparatur sipil negara) bahwa kami semua berperan meningkatkan pendapatan daerah. Seluruh stakeholder harus berperan aktif dalam mencapai target pendapatan daerah," katanya.
Pemerintah daerah tersebut mempunyai sebanyak 19.211 aparatur sipil negara.
Seluruh jajaran aparatur sipil negara tersebut mesti sanggup menjadi teladan ketaatan pajak.
Menurut pandangannya, para aparatur sipil negara tidak hanya diwajibkan patuh menyetor pajak secara tepat waktu, melainkan juga harus proaktif mengajak sanak keluarga, area kerja, hingga warga sekitar guna menuntaskan kewajiban pajak mereka.
Sekretaris Daerah menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di jajaran Pemkab Karawang untuk tidak hanya menyampaikan ajakan terkait kepatuhan membayar pajak.
Tetapi, mereka harus menjadi panutan serta contoh nyata di tengah masyarakat dalam kedisiplinan menyetor pajak.
"Jadi bapak dan ibu aparatur sipil negara ini harus menjadi role model serta contoh teladan bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak," katanya.
