BANJARBARU - Pemerintah daerah setempat resmi memperkenalkan program kompetisi transaksi nontunai guna mempercepat digitalisasi sektor keuangan serta mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah.

Acara peluncuran tersebut diselenggarakan oleh badan pengelola pajak daerah bekerja sama dengan lembaga perbankan nasional di ruang publik terbuka kota setempat.

Petinggi sekretariat daerah dari sumbernya menyatakan bahwa ajang ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik.

"Melalui kompetisi ini, kami ingin mendorong masyarakat agar semakin terbiasa membayar pajak dan retribusi secara digital. Pembayaran menjadi lebih praktis, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin modern," ujar dari sumbernya mewakili kepala daerah setempat.

Pencapaian digitalisasi tersebut juga selaras dengan prestasi gemilang yang baru saja disematkan kepada wilayah administratif itu sebagai daerah dengan transformasi digital terbaik.

Program perlombaan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dengan menyediakan berbagai macam hadiah menarik setiap bulannya.

Selain hadiah logam mulia, panitia juga menyiapkan hadiah utama berupa satu paket perjalanan suci ke tanah suci bagi peserta yang beruntung melalui sistem pengundian elektronik.

Warga hanya perlu memanfaatkan sistem pembayaran digital saat menunaikan kewajiban pajak maupun retribusi daerah guna mendapatkan nomor undian.

Pimpinan daerah tersebut menambahkan bahwa penyediaan berbagai hadiah menarik ini dimaksudkan sebagai stimulus untuk membudayakan transaksi nontunai di tengah masyarakat.

Seluruh himpunan dana dari pajak dan retribusi tersebut dipastikan akan dikembalikan sepenuhnya demi pembangunan infrastruktur serta peningkatan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, wajib pajak, pelaku usaha, juru parkir, merchant, hingga ASN memanfaatkan pembayaran melalui QRIS karena selain mudah juga memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata dari sumbernya.