JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan peringatan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 secara lebih efektif. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya tekanan ekonomi global dan kapasitas fiskal negara yang kian menyempit.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Puan menekankan bahwa APBN 2027 wajib menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menjamin hasil pembangunan tetap bisa dirasakan oleh publik.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya,” kata Puan.
DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kebijakan Fiskal 2027 Puan menyatakan bahwa DPR RI dan pemerintah akan segera memulai pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2027.
Puan berpendapat penyusunan kebijakan fiskal tahun depan menghadapi tantangan berat akibat tekanan ekonomi dunia dan ketidakpastian global yang masih berlanjut.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujarnya.
APBN 2027 Diminta Tetap Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat Puan memandang pemerintah wajib memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pertumbuhan tersebut tidak hanya soal angka nasional, tetapi harus mampu membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan warga, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menekan kesenjangan sosial.
Meski ruang fiskal APBN terbatas, pemerintah diminta tetap mendahulukan sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi umum.
Puan Soroti Tekanan Fiskal Akibat Ekonomi Global Puan Maharani menilai tekanan global saat ini sudah mulai berdampak pada kondisi fiskal Indonesia.Pemerintah ditantang untuk terus melanjutkan pembangunan nasional di berbagai lini di tengah kapasitas anggaran yang terbatas.
Oleh sebab itu, APBN 2027 diharapkan menjadi titik balik untuk konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas.
“APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional, sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif,” tuturnya.
Pemerintah Didorong Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Inklusif DPR RI menilai pemerintah perlu menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga di tengah guncangan ekonomi dunia.
Kebijakan fiskal 2027 juga diharapkan memperkokoh daya tahan ekonomi nasional dan memperkuat jaring pengaman sosial.
