JAKARTA – Memasuki pengujung April 2026, catatan mengenai efektivitas penyerapan anggaran di berbagai daerah mulai menjadi perhatian serius, terutama terkait keseimbangan distribusi belanja.
Kondisi ini terlihat jelas di Kabupaten Balangan, di mana realisasi penggunaan anggaran daerah terpantau masih berada pada level yang terbilang cukup rendah hingga saat ini.
Berdasarkan data resmi dari DJPK Kemenkeu, total dana yang berhasil dibelanjakan oleh pemerintah setempat baru menyentuh angka sekitar Rp 366,77 miliar rupiah saja.
Secara persentase, capaian tersebut hanya mewakili sekitar 12,59 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.913,20 miliar.
"Realisasi belanja APBD Balangan 2026 hingga April masih terbilang rendah," tulis Agus Tri sebagaimana dilansir dari sumbernya, Kamis (30/04).
Agus Tri berpendapat bahwa rendahnya angka serapan anggaran di daerah tersebut mencerminkan dinamika pelaksanaan program kerja yang belum berjalan secara optimal di awal tahun.
Jika ditelisik lebih dalam pada rincian penggunaan dananya, terlihat bahwa komponen belanja pegawai memakan porsi yang sangat signifikan dibandingkan sektor pembangunan lainnya.
Hingga periode April 2026, alokasi untuk menggaji pegawai telah menyerap dana hingga mencapai angka Rp 169,70 miliar dari total realisasi belanja yang ada.
Jumlah fantastis tersebut setara dengan 46 persen dari seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan, yang menandakan beban rutin birokrasi masih sangat mendominasi keuangan daerah.
Agus Tri menyebutkan bahwa angka pengeluaran untuk kebutuhan pegawai tersebut jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan realisasi pada sektor belanja barang dan jasa.
Untuk sektor belanja barang dan jasa sendiri, pemerintah daerah baru mencatatkan pengeluaran sebesar Rp 132,29 miliar dalam empat bulan pertama di tahun anggaran ini.
Hal ini secara otomatis memberikan gambaran mengenai postur keuangan daerah yang nampaknya masih lebih banyak menitikberatkan pada urusan internal dibandingkan pelayanan langsung.
"Kondisi ini menandakan postur belanja APBD Balangan 2026 masih lebih besar membayar gaji pegawai," ungkap Agus Tri menurut sumber tersebut.
Agus Tri memberikan catatan bahwa ketimpangan ini menjadi sinyal penting bagi para pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi kembali struktur pengeluaran yang lebih produktif ke depannya.
Sementara itu, apabila kita menilik dari sisi pendapatan daerah, kinerja keuangan Kabupaten Balangan menunjukkan hasil yang sedikit lebih dinamis di periode yang sama.
Realisasi pendapatan hingga saat ini dilaporkan sudah mencapai Rp 429,78 miliar, atau jika dipersentasekan sudah menyentuh angka 21,31 persen dari total target pagu.
Adapun target pendapatan secara keseluruhan yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 ini berada pada angka yang cukup ambisius, yakni sebesar Rp 2.016,80 miliar.
Dalam struktur penerimaan tersebut, sektor Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disingkat sebagai PAD mampu memberikan kontribusi nyata senilai Rp 98,72 miliar.
Sedangkan sisa pendapatan lainnya sebagian besar masih bergantung pada kucuran dana transfer ke daerah yang nilainya tercatat sebesar Rp 303,33 miliar sejauh ini.
Agus Tri mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung utama bagi jalannya roda pemerintahan serta pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan.
Jika kita membedah lebih rinci mengenai PAD, terdapat performa yang menarik pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena telah melampaui target tahunan.
Realisasi pada pos tersebut sudah mencapai Rp 81,95 miliar, padahal pagu awalnya hanya ditetapkan sebesar Rp 78,00 miliar saja oleh pemerintah kabupaten setempat.
Pencapaian yang melebihi 105 persen ini tentu menjadi kabar baik di tengah lambatnya penyerapan pada sektor belanja modal yang justru sangat krusial bagi publik.
Di sisi lain, sektor pajak daerah baru menyumbang sekitar Rp 10,78 miliar, yang artinya masih ada banyak ruang untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor perpajakan.
Retribusi daerah pun terpantau masih sangat minim dengan perolehan sebesar Rp 0,29 miliar saja, meskipun targetnya memang tidak terlalu besar yakni hanya Rp 1,15 miliar.
Agus Tri menegaskan bahwa penguatan sektor pajak dan retribusi sangat diperlukan agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Data DJPK Kemenkeu menyatakan, hingga April 2026, Balangan baru membelanjakan Rp 366,77 miliar atau 12.59 persen dari pagu Rp 2.913,20 miliar," jelas Agus Tri sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Kembali menyoroti sisi pengeluaran, aspek belanja modal yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur lokal justru terlihat sangat memprihatinkan karena realisasinya sangat kecil.
Berdasarkan data yang tersedia, belanja modal baru terserap sebesar Rp 8,16 miliar saja dari total rencana anggaran pembangunan yang mencapai Rp 707,23 miliar rupiah.
Artinya, realisasi proyek fisik dan pengadaan aset untuk kepentingan masyarakat luas baru terlaksana sebesar 1,15 persen, sebuah angka yang butuh akselerasi sangat cepat.
Agus Tri menilai bahwa rendahnya serapan belanja modal seringkali disebabkan oleh kendala administratif dalam proses lelang atau perencanaan proyek yang baru dimulai di awal tahun.
Namun, keterlambatan ini tentu membawa dampak pada perputaran ekonomi di tingkat bawah, mengingat belanja modal biasanya melibatkan banyak tenaga kerja dan material konstruksi lokal.
Selain belanja modal, terdapat pula komponen belanja lainnya yang sudah terealisasi sebesar Rp 56,63 miliar dari target pagu tahunan sebesar Rp 395,41 miliar rupiah.
Di dalam kategori belanja tersebut, sudah termasuk pula penyaluran untuk belanja bagi hasil yang nilainya sudah tercatat mencapai Rp 1,35 miliar bagi daerah bawahannya.
Terdapat pula alokasi untuk belanja bantuan keuangan yang realisasinya sudah mencapai angka Rp 49,91 miliar, atau sekitar 20,84 persen dari total pagu anggaran tersedia.
Agus Tri menyampaikan bahwa penyaluran bantuan keuangan ini diharapkan dapat membantu menstimulus aktivitas ekonomi di desa-desa yang berada di bawah naungan Kabupaten Balangan tersebut.
Namun, untuk pos belanja hibah, penyerapan terlihat masih sangat tertahan di angka Rp 4,57 miliar dari total alokasi yang disiapkan sebesar Rp 126,00 miliar rupiah.
Situasi serupa juga terjadi pada pos belanja bantuan sosial yang baru menyalurkan dana sebesar Rp 0,36 miliar bagi warga yang berhak mendapatkan dukungan dana tersebut.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp 15,00 miliar, namun pemanfataannya hingga April 2026 ini baru terpakai sekitar Rp 0,45 miliar rupiah saja.
Agus Tri memberikan ulasan bahwa minimnya penggunaan dana tidak terduga ini merupakan hal yang wajar selama tidak terjadi bencana atau kondisi darurat di wilayah tersebut.
"Nilainya jauh lebih besar ketimbang belanja barang dan jasa yakni sebesar Rp 132,29 miliar," tutur Agus Tri sebagaimana dilansir dari sumbernya terkait perbandingan belanja pegawai daerah.
Melihat data yang ada, nampaknya tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Balangan adalah bagaimana mengubah komposisi pengeluaran agar tidak hanya fokus pada gaji pegawai semata.
Diperlukan strategi khusus agar belanja barang, jasa, serta belanja modal dapat segera dipacu sebelum memasuki kuartal ketiga tahun anggaran agar target pembangunan tercapai.
Sisa waktu beberapa bulan ke depan akan menjadi pembuktian bagi kinerja birokrasi dalam mengeksekusi program-program yang telah disusun rapi dalam dokumen APBD tahun ini.
Agus Tri beranggapan bahwa komitmen dari setiap satuan kerja perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses administrasi yang selama ini sering menghambat penyerapan anggaran daerah.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait tentu akan terus memantau laju realisasi ini sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran dana transfer daerah pada periode selanjutnya.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya melalui perbaikan fasilitas publik dan peningkatan layanan sosial di lapangan.
Keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja publik harus terus diupayakan demi terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan daerah yang bersumber dari uang rakyat itu sendiri.
"Dari sisi pendapatan, realisasi sebesar Rp 429,78 miliar atau 21.31 persen dari pagu Rp 2.016,80 miliar," pungkas Agus Tri menurut sumber tersebut mengenai laporan keuangan terkini.
Ke depannya, koordinasi yang lebih intensif antara eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten diharapkan mampu mencairkan berbagai hambatan yang membuat serapan anggaran menjadi stagnan.
Tanpa adanya langkah percepatan yang luar biasa, dikhawatirkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA di akhir tahun nanti akan kembali membengkak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Laporan ini menjadi pengingat bahwa transparansi data keuangan daerah merupakan langkah awal yang baik dalam membangun akuntabilitas pemerintahan yang sehat dan juga jauh lebih efisien.
Segala mata kini tertuju pada Kabupaten Balangan untuk melihat sejauh mana mereka mampu membalikkan keadaan serapan anggaran yang saat ini masih tergolong sangat rendah tersebut.
"Dari jumlah tersebut, belanja pegawai paling besar yakni Rp 169,70 miliar atau 46 persen dari realisasi belanja," papar Agus Tri sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari prioritas dan kemampuan manajemen keuangan daerah dalam mengelola sumber daya yang terbatas demi kemajuan wilayah bersama.
DJPK Kemenkeu sendiri akan terus memperbarui data ini secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja fiskal di seluruh penjuru tanah air tanpa terkecuali bagi Balangan.
Semoga di bulan-bulan mendatang, realisasi belanja modal dapat menyusul kecepatan belanja pegawai sehingga manfaat pembangunan dapat segera dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Balangan.
