MEDIAKEUANGAN.ID — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mendiskusikan permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk membatalkan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perombakan itu dilakukan pada Kamis (10/9/2026), saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Permintaan pembatalan ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan administrasi perpajakan yang berdampak langsung pada wajib pajak dan pelaku usaha.
Suahasil mengatakan pihaknya perlu melakukan diskusi internal sebelum memutuskan sikap atas permintaan tersebut. Fokus diskusi adalah meninjau proses perombakan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Menunggu Rekomendasi Seluruh Eselon Satu
Suahasil menyatakan masih menunggu rekomendasi dari para pejabat eselon satu atau tingkat Direktur Jenderal terkait perombakan jabatan tersebut. Menurutnya, penunjukan pejabat memiliki jenjang tersendiri dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit.
"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," kata Suahasil.
Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menambahkan, Kemenkeu membutuhkan struktur pejabat yang mampu bekerja sama lintas eselon satu. Tujuannya memperkuat sinergi dan koordinasi antarunit.
"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi," ujarnya.
Soal Kemungkinan Pembatalan, Suahasil Belum Bersikap Tegas
Saat ditanya apakah pembatalan perombakan pejabat seperti yang diminta Bimo Wijayanto bisa dilakukan, Suahasil enggan bersikap tegas. Ia menyatakan pihaknya perlu meninjau proses pelantikan yang sudah berjalan, termasuk apakah sesuai tata kelola yang benar.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," ujar Suahasil.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dinamika internal DJP, institusi yang mengelola penerimaan negara dari sektor pajak. Stabilitas kepemimpinan di DJP menjadi penting karena berdampak pada kepastian layanan bagi wajib pajak, termasuk pelaku UMKM dan korporasi yang mengandalkan administrasi perpajakan yang konsisten.
Apa Artinya bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha
Perombakan pejabat di lingkungan DJP dapat memengaruhi kesinambungan program reformasi perpajakan, termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan kepatuhan. Ketidakpastian posisi pejabat berpotensi memperlambat pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan wajib pajak.
Bagi dunia usaha, kejelasan struktur kepemimpinan di DJP turut menentukan iklim investasi. Pelaku pasar biasanya mencermati stabilitas institusi penerimaan negara karena berkaitan dengan target penerimaan dan kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Suahasil menegaskan Kemenkeu akan memastikan sinergi antarunit eselon satu tetap terjaga. "Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik," ujarnya.
Keputusan soal permintaan pembatalan perombakan pejabat DJP masih menunggu hasil diskusi internal Kemenkeu. Arah kebijakan ini akan menentukan seberapa cepat layanan dan reformasi perpajakan berjalan ke depan.
