MARTAPURA - Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Yudi Andrea menekankan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi panutan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah.
Dari sumbernya di Martapura, Senin, menilai keteladanan aparatur penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendukung pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sumbernya mengatakan ASN memiliki tanggung jawab moral dan etos kerja profesional untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat, termasuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
"Sebelum meminta masyarakat luas agar patuh dan tertib menunaikan pajak, pastikan terlebih dahulu diri, keluarga, dan institusi tempat kami bernaung telah memenuhi kewajiban tersebut. ASN mutlak wajib menjadi panutan," tegasnya saat apel kerja gabungan Pemkab Banjar, Senin.
Menurut dari sumbernya, kepatuhan terhadap PKB menjadi penting karena penerimaan daerah perlu terus dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan.
Dalam Perubahan APBD Kabupaten Banjar 2026, PAD direncanakan sebesar Rp340,1 miliar dari total pendapatan daerah Rp2,299 triliun.
Penguatan kepatuhan tersebut ditindaklanjuti melalui peluncuran "Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor" di lingkungan Pemkab Banjar yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, Samsat Martapura dan Jasa Raharja.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dengan prosedur yang lebih ringkas, terbuka dan cepat sehingga aparatur maupun masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban.
Dari sumbernya juga menekankan peningkatan penerimaan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Sebagai abdi negara, kami memiliki tanggung jawab moral dan etos kerja profesional untuk terus berinovasi dan secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat secara nyata," ujarnya.
Sebagai bentuk investasi peningkatan kualitas SDM, Pemkab Banjar menyerahkan bantuan tugas belajar kepada dua tenaga medis, yakni dr Tia Ajarida Laily yang menempuh pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak dan dr Muna yang menempuh pendidikan dokter spesialis Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Pemerintah berharap peningkatan kompetensi tersebut memperkuat layanan kesehatan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan lebih profesional tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah.
