ATAMBUA - Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada area operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua hingga 31 Juli 2026 menunjukkan performa yang terbilang mantap dan positif.
Angka belanja negara terekam sebesar Rp1.714,42 miliar, melonjak 3,75 persen secara nominal (year on year/yoy) dari realisasi periode sepadan tahun 2025 yang berada di angka Rp1.652,49 miliar.
Dilihat dari porsi terhadap pagu, nilai tersebut menyamai 57,27 persen dari total pagu Rp2.993,42 miliar, mengalami kenaikan 5,55 poin persentase bila dibandingkan performa tahun lalu pada level 51,72 persen dari pagu Rp3.194,80 miliar.
Eskalasi capaian ini ikut didukung oleh koreksi pagu tahun berjalan yang tercatat lebih rendah 6,30 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Kepala KPPN Atambua dari sumbernya mengutarakan dari pos Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), penyerapan sampai akhir Juli 2026 berada di angka Rp306,19 miliar, tumbuh 15,04 persen secara nominal dari Rp266,15 miliar, dengan porsi 52,91 persen dari pagu Rp578,66 miliar atau bertambah 6,14 persen.
Sementara itu, pos belanja pegawai menjadi penggerak utama lewat realisasi Rp230,85 miliar, Belanja barang terpantau Rp65,03 miliar, dan Belanja Modal senilai Rp10,30 miliar.
Selanjutnya dari sumbernya merincikan, dari ranah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi sampai 31 Juli 2026 menyentuh Rp1.408,23 miliar, terangkat 1,58 persen secara nominal dari Rp1.386,34 miliar, dengan porsi 58,32 persen dari pagu Rp2.414,76 miliar atau terangkat 5,52 persen.
Sedangkan pos Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memegang posisi pendorong terbesar lewat realisasi Rp1.060,53 miliar, terangkat 7,37 persen nominal dan porsi 60,71 persen dari pagu (terangkat 3,07 poin).
Mengenai performa penyerapan, dari sumbernya menerangkan Dana Desa mencatatkan lonjakan tertinggi di antara seluruh elemen TKDD, yakni 18,12 persentase menjadi 72,51 persen dari pagu.
Bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, tercatat melompat signifikan 69,33 persen secara nominal menjadi Rp9,11 miliar jika dibandingkan kurun sama tahun lalu di angka Rp5,38 miliar.
DAK Non Fisik menyentuh Rp249,23 miliar, terangkat 24,85 persen dari tahun sebelumnya, dengan porsi 51,01 persen dari pagu sebesar Rp488,58 miliar.
Dalam DAK Non Fisik itu meliputi pencairan Tunjangan Guru ASN Daerah, Tunjangan Khusus Dokter, Dana Bantuan Operasional Pendidikan, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas serta DAK Non Fisik lainnya.
Memperhatikan pola pencairan dana transfer ke daerah per kabupaten pada tahun 2026, ketiga kabupaten mitra kerja KPPN Atambua memperlihatkan angka yang terdistribusi merata.
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) membukukan porsi pengucuran paling tinggi, yakni Rp557,04 miliar atau 58,05 persen dari pagu Rp959,61 miliar.
Kabupaten Malaka menyusun di belakangnya dengan angka Rp451,75 miliar atau 57,04 persen dari pagu Rp791,97 miliar, lalu Kabupaten Belu mengantongi realisasi Rp399,44 miliar atau 60,23 persen dari pagu Rp663,18 miliar.
“Sampai dengan periode ini, KPPN Atambua membina 58 satuan kerja mitra kerja, terdiri dari 55 Satuan Kerja Pemerintah Pusat, termasuk peran sebagai KPPN Penyalur Dana TKD, serta 3 OPD pelaksana Dana Kegiatan Tugas Pembantuan (DK-TP). Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Atambua secara konsisten menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran setiap bulan, serta menyampaikan Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja setiap triwulan kepada seluruh satuan kerja mitra kerja,” ucap dari sumbernya pada Senin 01 September 2026.
Bukan hanya itu, KPPN Atambua pun memberikan apresiasi atas performa satuan kerja serta pemerintah daerah yang mampu menunjukkan derap akselerasi penyerapan dana yang apik hingga pertengahan tahun ini.
Ke depannya, kolaborasi antara KPPN Atambua bersama seluruh satuan kerja maupun pemerintah daerah mitra kerja bakal terus dipererat agar efisiensi penggunaan dana pada paruh kedua tahun 2026 berjalan kian maksimal, tepat waktu, serta akuntabel, sehingga dampak positif belanja negara bisa langsung dirasakan oleh warga di kawasan Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, maupun Kabupaten Timor Tengah Utara.
