JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan konsekuensi dari perpanjangan durasi angsuran KPR subsidi hingga batas paling lama 40 tahun bagi sektor bisnis asuransi jiwa kredit.
dari sumbernya menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini berpeluang memacu perolehan premi mengingat jangka waktu proteksi menjadi lebih panjang.
Akan tetapi di sisi berbeda, entitas perusahaan asuransi juga bakal menanggung ancaman risiko yang berdurasi lebih lama, sehingga potensi munculnya klaim sepanjang masa garansi turut membesar.
"Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa penetapan premi, pengelolaan risiko, dan pencadangan dilakukan secara memadai sesuai dengan karakteristik risiko yang ditanggung," kata dari sumbernya dalam keterangannya, Senin (1/9/2026).
Berbekal penerapan tata kelola risiko yang prudent serta kalkulasi aktuaria yang cermat, ia menganggap pelonggaran durasi kredit mampu menjadi kesempatan bagi industri guna memperluas bisnis secara akurat dan berkelanjutan.
Sebagaimana dipahami, KPR tak sebatas mengenai pembayaran angsuran yang telah disetujui antara pemohon dan lembaga perbankan.
Pada kenyataannya, terdapat poin krusial yang wajib dimiliki sewaktu mengangsur KPR namun belum banyak dipahami masyarakat umum, yaitu keberadaan asuransi jiwa KPR.
KPR tergolong sebagai utang pinjaman yang wajib diselesaikan sepanjang durasi cicilan, serta harus dituntaskan sampai selesai.
Kendati demikian, apabila terjadi peristiwa tak terduga seperti nasabah meninggal dunia yang lalu menyulitkan peminjam melunasi sisa tagihan, permasalahan ini bakal kian pelik.
Kondisi tersebut lantaran bilamana nasabah berpulang saat status KPR masih aktif tanpa dibentengi asuransi jiwa KPR, maka beban kewajiban menyelesaikan tunggakan KPR sepanjang sisa durasi akan beralih menjadi tanggung jawab para ahli waris.
Maka dari itu, kebijakan perpanjangan tenor KPR sampai 40 tahun memberikan imbas langsung pada melonjaknya akumulasi pengeluaran premi asuransi jiwa/kredit berikut penyesuaian analisis risiko (underwriting) untuk setiap entitas asuransi.
