JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menampik pinjaman dari Monetary Fund Internasional dinilai kurang realistis oleh pengamat ekonomi.

Keputusan tersebut diambil karena kepala negara meyakini bahwa perekonomian tanah air masih sanggup berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada utang luar negeri.

Akan tetapi, pakar finansial menilai penerimaan dari sektor perpajakan nasional saat ini belum cukup kuat untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air.

Oleh sebab itu, pihak eksekutif disarankan untuk segera merumuskan alternatif pundi-pundi dana lain serta mengedepankan asas kehati-hatian pada sektor perbankan domestik.

"Penyaluran kredit bersubsidi (KUR dan sejenisnya) kepada UMKM harus tetap dilanjutkan agar UMKM menikmati kredit subsidi," ucapnya.

Sikap tegas penolakan utang tersebut sebelumnya diungkapkan Presiden saat mengisahkan momen ketika Menteri Keuangan disambangi pihak luar negeri.

"Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kami di Washington DC ditawarin, ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kami tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah fokus memangkas pinjaman luar negeri dan lebih memprioritaskan masuknya investasi langsung ke dalam negeri.

"Penyaluran kredit bersubsidi (KUR dan sejenisnya) kepada UMKM harus tetap dilanjutkan agar UMKM menikmati kredit subsidi," kata pengamat tersebut menambahkan.

Di samping itu, pemerintah diminta tetap memelihara stabilitas moneter guna mengantisipasi gejolak perekonomian global yang tidak menentu.

Langkah efisiensi anggaran internal juga diharapkan terus berjalan seiring upaya meningkatkan pendapatan dari potensi riil di dalam negeri.