JAKARTA - Masyarakat saat ini disinyalir mulai menerapkan pola makan utang atau memanfaatkan pinjaman demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena ini diduga kuat terjadi lantaran makin terkikisnya cadangan finansial warga yang sebelumnya berbentuk simpanan tabungan.
Usai munculnya tren makan tabungan (mantab), warga yang terdesak situasi ekonomi kini beralih mencari pinjaman untuk menopang kehidupan harian.
Kondisi tersebut menjadi alarm keras bagi otoritas pemerintah agar sanggup membuka ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas serta memacu sektor bisnis baru guna menjaga ketahanan ekonomi publik.
Fenomena makan utang ini setidaknya tecermin dari porsi simpanan terhadap pendapatan masyarakat yang terperosok ke tingkat 16,8 persen dari angka semula 17 persen mengacu pada data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI).
Kemerosotan paling tajam menimpa kelompok warga dengan rentang pengeluaran Rp1 juta sampai Rp4 juta, yang secara finansial memiliki bantalan paling rapuh.
Informasi ini merupakan bagian dari potret kondisi keuangan konsumen yang turut mencakup pemanfaatan penghasilan untuk belanja konsumsi dan pembayaran cicilan utang.
Di saat bersamaan, porsi penghasilan yang teralokasikan untuk membayar kewajiban cicilan justru melonjak pada Juli 2026.
Persentase pendapatan yang terserap guna melunasi pinjaman naik menjadi 10,5 persen dari posisi 10 persen pada Juni 2026.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), dari sumbernya, mengungkapkan fenomena mantab (makan tabungan) telah bergeser menuju fase matang (makan utang) dalam kurun satu hingga dua tahun belakangan.
Nilai rata-rata simpanan publik dengan angka di bawah Rp100 juta terus menunjukkan grafik menurun.
"Masyarakat terus menghabiskan tabungan. Bagi masyarakat yang sudah tidak mempunyai tabungan, tentu mereka berutang," kata dari sumbernya kepada Kompas.com, Selasa (1/9/2026).
Sebagai catatan tambahan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan bernilai di bawah Rp100 juta masih tumbuh di kisaran 5,16 persen hingga Juni 2026.
Namun, segmen simpanan di atas Rp5 miliar justru mengantongi pertumbuhan tertinggi mencapai 15,44 persen secara tahunan pada periode serupa.
Dari sumbernya memaparkan, di tengah tekanan ekonomi yang tidak mudah, beberapa opsi pinjaman yang paling populer bagi publik yakni pinjaman daring serta layanan paylater (buy now pay later/BNPL).
"Kedua jenis pembiayaan tersebut terus tumbuh dua digit," ungkap dari sumbernya.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) per Juni 2026 menembus Rp105,14 triliun.
Pencapaian ini melesat 25,88 persen secara tahunan dibandingkan rentang yang sama pada tahun lalu.
Sementara itu, baki debit kredit buy now pay later (BNPL) atau paylater sektor perbankan menyentuh angka Rp30,71 triliun per Juni 2026.
Torehan tersebut menguat 33,54 persen secara tahunan (yoy) disandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Tingkat pertumbuhan itu sedikit melambat bila dibandngkan capaian Mei 2026 sebesar 37,72 persen.
Adapun fasilitas paylater dari perusahaan multifinance mengumpulkan Rp13,40 triliun pada paruh pertama 2026.
Angka ini melonjak 57,02 persen secara tahunan jika dibandingkan periode serupa tahun lalu.
Berdasarkan deretan data itu, dari sumbernya menilai peningkatan pembiayaan pada dua jenis instrumen tersebut patut diduga berasal dari kelompok warga yang tak lagi mengantongi simpanan untuk kebutuhan harian.
"Artinya, dari sisi demand ada peningkatan yang berasal dari masyarakat yang sudah tidak punya tabungan," terang dari sumbernya.
Dari sumbernya menjelaskan, risiko dari fenomena ini akan menjadi beban berat ke depan saat warga harus melunasi cicilan di tengah tersendatnya keran penghasilan.
"Bahkan, jika berlanjut, besar kemungkinan terjadi gagal bayar yang tinggi," ucap dari sumbernya.
Secara finansial, dari sumbernya menerangkan bahwa warga berisiko masuk dalam daftar riwayat buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK).
Pada jangka panjang, hal tersebut berimbas buruk sewaktu masyarakat mengajukan pembiayaan pada Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK).
"Untuk melakukan pembiayaan, maka akan sulit bagi masyarakat," terang dari sumbernya.
Sedangkan bagi perekonomian nasional, dari sumbernya menilai fenomena ini memicu pelemahan daya konsumsi rumah tangga di masa mendatang.
"Ketika beban menumpuk, pendapatan seret, maka daya beli akan melemah. Ekonomi secara makro juga bisa melemah," ucap dari sumbernya.
Lantaran hal itu, dari sumbernya berpandangan bahwa pemerintah mendesak untuk membenahi sisi daya beli warga.
Ketersediaan lapangan kerja formal mesti ditingkatkan lewat pembukaan arus investasi baru ke tanah air.
"Bukan hanya shifting tempat seperti saat ini, tapi menciptakan industri baru," tutur dari sumbernya.
Perencana keuangan independen, dari sumbernya, berpendapat fenomena ini dipicu oleh pendapatan (income) masyarakat yang jauh dari cukup untuk menutupi berbagai beban kebutuhan harian.
Dalam jangka panjang, warga rawan terjebak dalam pusaran skema gali lubang tutup lubang demi bertahan hidup.
"Artinya untuk memenuhi kebutuhannya ia berutang ke pihak A. Lalu untuk membayar utang ke pihak A maka ia berutang ke pihak B. Demikian terus seperti itu," terang dari sumbernya.
Selain itu, dari sumbernya menilai situasi ini memaksa warga menjadi amat selektif dalam menggunakan uang yang tersisa.
"Bahkan merelakan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi," ungkap dari sumbernya.
Guna terlepas dari belenggu fenomena makan utang ini, masyarakat disarankan menjalankan beberapa langkah strategis.
Dari sumbernya mengimbau agar masyarakat berupaya mencari sumber pemasukan tambahan.
"Stop membuat utang baru," tegas dari sumbernya.
Beriringan dengan langkah tersebut, dirinya berharap masyarakat fokus menekan dan melunasi tunggakan yang ada.
Publik juga disarankan merelakan kepemilikan aset untuk dijual demi melunasi kewajiban pinjaman.
Langkah drastis tersebut perlu diambil apabila beban utang dirasa sudah terlalu berat dan menumpuk.
"Atau ingin bisa melunasi dengan lebih cepat," tutup dari sumbernya.
