JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa efisiensi belanja negara akan terus dijalankan, kendati terdapat peningkatan alokasi anggaran sebesar 3,9% dibanding proyeksi realisasi belanja 2026.
Pada RAPBN 2027, besaran belanja negara diproyeksikan menyentuh angka Rp4.097,2 triliun.
Penghematan alokasi anggaran tersebut bakal ditempuh dengan tetap menjamin terpenuhinya program prioritas publik serta kelancaran jalannya pemerintahan.
"Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas," kata dari sumbernya dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour, dikutip dari keterangannya, Selasa (1/9/2027).
Beberapa pos pengeluaran yang menjadi fokus pengawasan meliputi perlindungan sosial, operasional instansi, gaji pegawai, hingga alokasi transfer ke daerah.
Skema transfer ke daerah juga dipastikan bakal mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam menyesuaikan anggaran demi mendukung efektivitas pembangunan kawasan.
Melalui langkah pengendalian ini, otoritas menargetkan tingkat defisit APBN 2027 berada pada angka 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dari sumbernya, pembatasan defisit merupakan strategi menjaga ketahanan fiskal sembari menaikkan mutu anggaran belanja.
"Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran," kata dari sumbernya.
Di samping memacu efisiensi belanja, pemerintah konsisten menggenjot laju ekonomi sebagai landasan memperkuat pendapatan negara.
Dalam rancangan APBN 2027, angka pertumbuhan ekonomi dipatok menembus target 6 persen.
Tumpuan pertumbuhan tersebut diharapkan bersumber dari konsumsi warga yang diproyeksikan tumbuh 5,4 persen, belanja pemerintah 5,6 persen, investasi minimal 7 persen, serta kinerja ekspor 7,5 persen.
"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara," ujar dari sumbernya.
Demi menyokong sasaran itu, pemerintah memodernisasi tata kelola administrasi perpajakan berbasis teknologi secara berkelanjutan.
Penerapan sistem Coretax menjadi salah satu instrumen utama untuk mengoptimalkan mutu tata kelola serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
Dari sumbernya menyatakan perbaikan sistem perpajakan lewat Coretax terbukti menyumbang kenaikan pada pendapatan pajak.
Penerapan menyeluruh Coretax sepanjang 2026 diharapkan berlanjut dengan berbagai penyempurnaan di periode mendatang, khususnya pada aspek kepatuhan para pembayar pajak.
"Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan," tuturnya.
Selain mendongkrak kepatuhan, pihak otoritas menilai pentingnya langkah memperluas jangkauan basis pajak.
Sektor penggalian mineral serta hilirisasi industri dipandang memiliki potensi besar untuk memperluas basis ekonomi dan penerimaan pajak nasional.
"Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan," ujar dari sumbernya.
Adapun keseluruhan target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp3.426 triliun atau terangkat 6,8% dari patokan APBN 2026.
Komposisi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang diproyeksikan naik 12,1% dari angka perkiraan 2026 menjadi Rp2.908 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok Rp517,4 triliun, serta penerimaan hibah ditetapkan Rp0,7 triliun.
"Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 3%, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9%, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu," ujar dari sumbernya.
