JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia menolak tawaran utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) lantaran pemerintah masih mampu mengeksekusi agenda pembangunan tanpa menggantungkan diri pada utang badan tersebut.
Keterangan itu dipaparkan oleh sumbernya pada sambutan penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
"Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu kaget, Menteri Keuangan kami di Washington DC ditawari pinjaman dari IMF, kami tolak. Terima kasih, tapi Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata dari sumbernya.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa terbuka pada investasi luar.
Akan tetapi, jika pemerintah mesti menarik utang baru, otoritas akan memilih opsi pendanaan yang menawarkan suku bunga paling rendah.
"Kami sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kami pinjam uang, kami mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," kata Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menuturkan rekayasa transformasi pemerintah diorientasikan guna memacu taraf hidup masyarakat serta mengentas sebanyak-banyaknya warga Indonesia dari garis kemelaratan.
"Kami harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kami akan berhasil," ujar dari sumbernya.
Sumbernya mematok target jutaan penduduk Indonesia sanggup keluar dari jurang kemiskinan.
Berdasarkan pandangannya, hasil nyata tersebut mulai dibuktikan pada dua tahun awal kepemimpinannya.
Seperti diketahui, pada pertengahan April lalu, pejabat kementerian terkait melangsungkan perjumpaan strategis bersama Managing Director IMF Kristalina Georgieva di tengah agenda kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat.
Saat perjumpaan itu, pihak kementerian menjamin Indonesia mengantongi cadangan fiskal yang aman.
Dia menerangkan lembaga IMF menyoroti ketidakpastian kondisi global masih bakal membayangi dalam beberapa waktu mendatang, antara lain terpicu oleh eskalasi geopolitik serta dinamika komoditas energi.
IMF mengonfirmasi tidak memiliki wewenang untuk menekan skala ketidakpastian global.
Kendati demikian, organisasi internasional itu menyiapkan skema bantuan dana bilamana terdapat negara yang memerlukan asupan dana.
"Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar dari sumbernya.
