JAKARTA - Dari sumbernya mengungkapkan bahwa pembangunan PLTS 100 GWp mampu memberikan dampak berantai terhadap APBN melalui efisiensi subsidi solar serta penurunan impor bahan bakar minyak.
Dari sumbernya menjelaskan bahwa pihak pemerintah bakal memanfaatkan PLTS guna menggantikan pembangkit listrik berbasis solar sehingga kebutuhan solar secara nasional dapat ditekan.
Kebijakan tersebut sekaligus sanggup mengurangi beban alokasi subsidi energi pada anggaran APBN.
"Ini mampu menghemat APBN kami dari subsidi solar,” kata dari sumbernya dalam acara peluncuran dan peletakan batu pertama program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Dari sumbernya memaparkan bahwa Indonesia saat ini masih mengoperasikan sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang mengandalkan solar.
Pihak pemerintah menilai pengalihan pembangkit tersebut menuju energi matahari sanggup menekan konsumsi BBM serta kebutuhan impor solar.
"Kalau ini mampu kami lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kami, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan kami pakai energi nasional,” ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya menaksir kebutuhan konsumsi minyak untuk pembangkit listrik berbasis solar tersebut setara dengan 230.000 hingga 250.000 barel setiap harinya.
Pihak pemerintah hendak mengalihkan pemenuhan kebutuhan energi tersebut melalui pengimbangan pengembangan energi berbasis surya secara nasional.
Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan PLTS 100 GWp dengan nilai investasi mencapai kisaran US$ 73 miliar atau lebih dari Rp 1.140 triliun.
Program tersebut juga diproyeksikan sanggup membuka sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat emisi sampai 140 juta ton CO2 tiap tahunnya.
Khusus wilayah Bali, pihak pemerintah telah menyediakan PLTS berkapasitas 1.000 MWp yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi.
Dari sumbernya memperkirakan proyek tersebut sanggup memangkas konsumsi solar hingga sekitar 0,6 juta kiloliter.
Pihak pemerintah bakal mengeksekusi pembangunan PLTS 100 GWp secara intensif dalam jangka waktu tiga tahun.
Dari sumbernya menyampaikan bahwa pemerintah bakal memprioritaskan skema IPP bersaing serta siap mengandalkan APBN jika proyek kurang diminati oleh investor swasta.
Sebelumnya, dari sumbernya menegaskan kesiapan dalam menjalankan amanat pemerintah untuk mengimplementasikan Program Mandatori Biodiesel B50 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat.
Agenda ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi berbasis bahan baku lokal.
Program Mandatori B50 merupakan pijakan utama dalam memperkokoh ketahanan serta kemandirian energi nasional lewat maksimalisasi pemanfaatan energi dari dalam negeri.
Kebijakan ini selaras dengan arah visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan potensi domestik, menekan ketergantungan impor BBM, dan mendukung agenda transisi energi nasional.
Penerapan Program Mandatori B50 bakal memberikan imbas positif bagi ketahanan energi nasional lewat pemangkasan impor solar yang diperkirakan mencapai sekitar 18 juta kiloliter pada 2026 atau setara 310 ribu barel per hari.
Dari sumbernya berkomitmen penuh mendukung keberhasilan agenda strategis ini sebagai wujud nyata mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Sebagai badan usaha penugasan negara dalam penyediaan serta pengaliran bahan bakar minyak, dari sumbernya memastikan kesiapan sarana fisik, mekanisme distribusi, dan rantai pasok biodiesel agar eksekusi B50 berjalan mulus tanpa mengganggu ketersediaan energi warga.
Dari sumbernya menganggap rekam jejak panjang dalam mengelola program biodiesel menjadi modal utama demi mensukseskan penerapan B50.
Sebelumnya, pihak perusahaan telah mendukung penuh pelaksanaan mandatori biodiesel bertahap mulai dari B20, B30, B35, sampai B40.
Dari sumbernya menuturkan bahwa seluruh elemen operasional telah disiapkan agar proses peralihan menuju B50 berjalan optimal.
"Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari infrastruktur, distribusi, hingga koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kami juga memastikan kualitas Biosolar B50 yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh produk dengan mutu yang tetap terjaga," ujar dari sumbernya.
Menurutnya, kesiapan komprehensif tersebut mencakup fasilitas penyimpanan, jaringan penyaluran, hingga koordinasi rapat bersama berbagai pihak agar penyerahan Biosolar B50 terlaksana sesuai regulasi pemerintah.
