JAKARTA - Langkah kebijakan fiskal yang longgar rupanya tidak otomatis berhenti dampaknya saat masa kepemimpinan suatu pemerintah telah usai.

Efeknya dapat bertahan lebih lama, bahkan memengaruhi cara penetapan suku bunga oleh bank sentral berpuluh tahun setelah agenda itu diselesaikan.

Kesimpulan tersebut dikemukakan dalam riset IMF Working Paper bertajuk Fiscal Populism and Monetary Policy Rules karangan Luis I. Jacome, Nicolas E. Magud, Samuel Pienknagura, dan Martin Uribe, yang dirilis pada 7 Agustus 2026 lalu.

Melalui pendataan di negara maju serta berkembang sejak rentang 1960, studi tersebut menemukan bahwa negara dengan rekam jejak populisme serta pembiayaan defisit melalui bank sentral cenderung mendorong lembaga moneternya lebih responsif menghadapi potensi lonjakan inflasi pada periode setelahnya.

Hal ini menandakan bahwa pengalaman kelam di masa lalu mampu membekas menjadi semacam memori bagi pengambil kebijakan moneter.

Dalam studi ini, alokasi pinjaman bank sentral kepada otoritas eksekutif dimanfaatkan untuk mengukur taraf deficit monetization, yakni momen saat kebutuhan pembiayaan pemerintah ditutup lewat pendanaan bank sentral.

Lembaga IMF mendapati secara historis bahwa rezim populis berhaluan kiri berhubungan erat dengan lonjakan pendanaan bank sentral untuk kas negara.

Pasca kejadian itu, pertumbuhan penyaluran kredit bank sentral bagi otoritas negara berbanding lurus dengan kenaikan angka inflasi.

Pihak peneliti memperhitungkan, munculnya kepemimpinan populis baru berkaitan dengan peningkatan kredit akumulatif bank sentral sekitar 150 persen dalam jangka 10 tahun awal kepemimpinan.

Namun demikian, hasil perhitungan tersebut dinilai belum signifikan berdasarkan metode statistik.

Saat investigasi difokuskan pada rezim populis sayap kiri, lonjakan kredit bank sentral terbukti berubah menjadi jauh lebih masif, yaitu sekitar 300 persen secara akumulatif dalam 10 tahun, serta hasilnya terbukti signifikan secara statistik.

Di sisi lain, kepemimpinan populis sayap kanan diasosiasikan dengan pertumbuhan fasilitas kredit bank sentral yang tergolong lebih moderat serta tidak signifikan.

Laporan penelitian tersebut memetakan pola tersebut dengan kecenderungan penguasa populis kiri untuk mengesahkan kebijakan ekspansif, terkhusus tatkala aturan dirancang untuk memacu permintaan dalam negeri dan redistribusi.

Tetapi, riset dari pihak IMF tidak cuma terhenti pada efek langsung terhadap kenaikan inflasi semata.

Para peneliti turut mencermati bagaimana memori masa lalu tersebut dapat membentuk reaksi bank sentral setelah suatu wilayah melangkah ke skema inflation targeting.

Hasil pengamatan membuktikan, kenaikan fasilitas kredit bank sentral kepada pemerintah berhubungan dengan peningkatan laju inflasi.

Lonjakan satu deviasi standar pada kredit bank sentral untuk pemerintah disandingkan dengan kenaikan inflasi yang menyentuh puncaknya sekitar 1 poin persentase dua tahun seusai penambahan kredit itu.

Pada durasi yang lebih panjang, tren tersebut berkaitan dengan kenaikan harga kumulatif hingga sekitar 4 persen dalam kurun 10 tahun, bila dibandingkan dengan negara tanpa riwayat penambahan kredit dari bank sentral.

Dampaknya terhitung membesar tatkala fasilitas kredit bank sentral untuk negara mengalami lonjakan ekstrem yang tidak biasa.

Pada situasi tersebut, inflasi merangkak naik sekitar 4 poin persentase sewaktu lonjakan terjadi, sementara harga barang secara kumulatif melesat sekitar 10 persen dalam jangka waktu lima tahun.

Pengalaman masa lalu tersebut kelak memegang peranan krusial ketika bank sentral menjalankan kebijakan inflation targeting.

Pada sampel negara yang dewasa ini menerapkan inflation targeting, IMF menemukan bank sentral yang mengantongi riwayat pembiayaan pemerintah lewat kredit bank sentral memberikan respons lebih keras terhadap penyimpangan proyeksi inflasi dari sasaran awal.

Secara rata-rata, negara di dalam sampel merespons pergeseran ekspektasi inflasi sebesar 1 persen dari target lewat penyesuaian suku bunga acuan sekitar 20 hingga 22 basis poin.

Akan tetapi, negara yang memiliki rekam jejak kredit bank sentral yang tinggi sebelum mengadopsi inflation targeting mengantongi koefisien respons terhadap inflasi yang kurang lebih dua kali lipat lebih besar dibanding negara tanpa rekam jejak tersebut.

Di sinilah letak pentingnya konsep experienced learning di dalam riset yang dipublikasikan tersebut.

Berdasarkan skema yang dipakai para peneliti, publik tidak semata-mata membentuk perkiraan berdasarkan kondisi finansial terkini.

Pengalaman menghadapi inflasi tinggi atau rezim yang pernah merusak independensi lembaga dapat pula memengaruhi cara publik memperkirakan inflasi di masa mendatang.

Apabila riwayat itu memicu publik meragukan keandalan bank sentral dalam mengendalikan inflasi, maka perkiraan inflasi menjadi lebih sulit untuk dikuasai.

Dalam kondisi demikian, bank sentral perlu memutus pilihan kebijakan yang terhitung lebih ketat demi mencegah perkiraan tersebut makin melenceng jauh dari sasaran.

Pemodelan IMF menunjukkan, sewaktu bayang-bayang masa lalu atas inflasi atau populisme masih menaungi ekspektasi warga, usaha stabilisasi inflasi dapat memerlukan hadirnya output gap negatif.

Artinya, laju roda ekonomi harus didinginkan terlebih dahulu supaya tekanan laju harga dapat ditekan.

Dalam kerangka model tersebut, tingkat suku bunga nominal bertengger di atas batas normal sepanjang fase penyesuaian.

Makin pahit pengalaman inflasi sebelumnya, makin kaku pergerakan harga, dan makin tebal keraguan atas kemampuan bank sentral mencapai target, maka makin besar pula langkah pengetatan moneter yang mesti diambil.

Dengan begitu, kebutuhan menjaga laju inflasi tidak sekadar didasarkan pada data inflasi berjalan.

Tingkat kredibilitas bank sentral beserta sudut pandang publik dalam membaca komitmen stabilitas harga turut menjadi bagian dari alur tersebut.

Studi ini secara spesifik memisahkan antara dampak kenaikan inflasi masa lalu dan warisan kebijakan populis.

Tim peneliti menemukan, setelah mengontrol riwayat inflasi periode sebelumnya, variabel yang merekam pengalaman fiscal populism rupanya tetap signifikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efeknya tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui riwayat inflasi yang pernah melanda suatu negara.

Menurut hasil studi, ada potensi bahwa pengalaman lampau meninggalkan kecemasan terkait pengikisan peran lembaga dan runtuhnya jangkar perkiraan inflasi.

Lantaran hal tersebut, bank sentral di negara yang memboyong bayang-bayang kebijakan populis masa lalu cenderung bereaksi lebih agresif ketika ekspektasi inflasi mulai bergeser meninggalkan sasaran.

Langkah responsif tersebut dapat dijadikan cara untuk membuktikan kembali independensi operasional bank sentral sekaligus menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Dampak ini juga terbilang lebih mencolok tatkala timbul ketidaksepakatan yang tinggi mengenai proyeksi inflasi.

Di saat para pelaku ekonomi mengusung pandangan yang kian bertolak belakang mengenai arah inflasi mendatang, bank sentral dengan rekam jejak populisme kiri cenderung melontarkan Reaksi yang lebih kuat terhadap penyimpangan inflasi dari sasaran.

Guna memberi gambaran atas skema tersebut, pihak IMF turut memaparkan pengalaman dari negara Argentina, Chile, dan Meksiko.

Di negara Argentina, beberapa rentetan populisme disertai oleh hadirnya kebijakan fiskal ekspansif yang ditanggung bank sentral, baik lewat saluran kredit langsung maupun seigniorage.

Rentetan peristiwa itu berasosiasi dengan pengerusan independensi bank sentral dan meroketnya laju inflasi.

Bahkan pada salah satu fase, inflasi di negara itu sempat menembus angka di atas 700 persen pada pertengahan tahun 1976.

Di negara Chile, pemerintahan Salvador Allende memberlakukan kebijakan yang mendongkrak permintaan dalam negeri dan memperbesar dominasi negara dalam perekonomian.

Gagasan kredit bank sentral bagi sektor publik selanjutnya melonjak hingga mencapai kisaran 40 persen dari PDB pada tahun 1973, sementara laju inflasi pada akhirnya menyentuh angka sekitar 600 persen dan pertumbuhan output berbalik menjadi negatif.

Sedangkan di negara Meksiko, sokongan dana bank sentral untuk pemerintah menyentuh kisaran 5 persen dari PDB pada sebagian besar masa kepemimpinan populis di dekade 1970-an.

Laju inflasi mencapai angka di atas 30 persen pada tahun 1974, di mana defisit fiskal, beban utang luar negeri, serta pencairan kredit bank sentral terus meningkat sampai negara itu diterpa krisis mata uang, perbankan, dan utang pada tahun 1982.

Kendati mendapati korelasi antara riwayat populisme masa lalu dan reaksi bank sentral saat ini, tim peneliti menegaskan batasan dari studi tersebut.

Kajian ini tidak bermaksud memberikan penilaian atas bagaimana figur pemimpin pemerintah saat ini dalam memengaruhi penetapan keputusan bank sentral.

Fokus utamanya yaitu meninjau bagaimana kepemimpinan populis serta pendanaan defisit di masa lampau meninggalkan peninggalan terhadap kebijakan moneter masa kini.

Tim peneliti turut menekankan, simpulan tersebut bukanlah bentuk penilaian kausal langsung terhadap keputusan angka suku bunga.

Mereka tidak dapat sepenuhnya menafikan kemungkinan bahwa populisme di masa lampau berkaitan dengan iklim institusional yang ikut memengaruhi cara bank sentral merespons inflasi.

Namun demikian, pada data yang dipelajari, negara dengan pengalaman populisme kiri beserta pendanaan pemerintah oleh bank sentral memperlihatkan kecenderungan bank sentral untuk mengeluarkan reaksi lebih kuat sewaktu ekspektasi inflasi melenceng dari target.

Hasil temuan itu tetap terbukti konsisten bahkan seusai memperhitungkan rekam jejak inflasi di masing-masing negara.

Dengan demikian, studi ini menempatkan arah kebijakan moneter bukan cuma sebagai respons atas kondisi ekonomi masa kini, tetapi juga sebagai bagian alur panjang yang dipengaruhi oleh rekam jejak fiskal dan kelembagaan suatu negara pada masa lalu.