JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat topik terkait pengurangan alokasi dana daerah sewaktu menghadiri pembukaan Jakarta Asset Forum and Expo 2026 dari sumbernya.
Dalam agenda tersebut, Pramono menyampaikan harapan agar porsi pemangkasan anggaran daerah tidak meluas lebih jauh.
Ungkapan itu disampaikan Pramono sewaktu meresmikan gelaran JAFEX 2026 di St Regis, Jakarta Selatan, pada Selasa.
Acara itu turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sejak awal pengerjaan, Pramono menerangkan alasan Pemprov DKI wajib menggarap skema pembiayaan alternatif.
Pihaknya merasa proses penataan Jakarta tidak lagi bisa bersandar sepenuhnya pada ketersediaan dana APBD.
"Sebagai Gubernur Jakarta, saya memahami kenapa Jakarta perlu creative financing. Kami menggunakan dana-dana KLB untuk membangun. Kami juga gunakan obligasi daerah," kata Pramono.
Pramono menguraikan bahwa pihak Pemprov DKI mematok target penerbitan instrumen obligasi daerah sebesar Rp 5,2 triliun untuk tahun mendatang.
Besaran alokasi tersebut dinilai masih sangat aman untuk dikelola oleh keuangan Jakarta.
"Mudah-mudahan tahun depan pemerintah DKI Jakarta sudah bisa menerbitkan obligasi daerah kurang lebih Rp 5,2 triliun. Dan sebenarnya bagi Jakarta, angka ini bukan angka yang menyulitkan," ujarnya.
Pramono lantas menyoroti porsi APBD Jakarta yang telah mengalami penyesuaian berupa pemangkasan.
Pihaknya berharap tindakan pengurangan alokasi tersebut tidak terulang kembali.
"Siapa pun pasti akan bisa menyelesaikan kalau APBD Jakarta walaupun masih dipotong, asal motongnya jangan nambah lagilah begitu, ini mumpung ada Pak Menko," kata Pramono.
Kendati demikian, Pramono menggaransi bahwa Pemprov DKI tidak ingin menjadikan APBD sebagai satu-satunya tumpuan pembangunan kota.
Berbagai skema pendanaan akan dioptimalkan secara bertahap, mencakup Koefisien Luas Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan, hingga penerbitan obligasi daerah.
"Kami melakukan creative financing, salah satunya dari KLB, SLF, SP3L, kemudian juga dari obligasi daerah atau municipal bond," jelasnya.
Pramono menekankan bahwa terobosan pendanaan ini amat dibutuhkan supaya roda pembangunan Jakarta pantang terhenti di tengah keterbatasan anggaran fiskal.
Pemanfaatan potensi aset dan strategi pembiayaan inovatif dinilai mampu menjadi fondasi alternatif untuk menunjang posisi Jakarta sebagai kota berkelas dunia.
"Kami dalam membangun tidak lagi semata-mata bergantung pada APBD," pungkasnya.
