JAKARTA - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berlangsung guna mematangkan skema pembatasan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
Dalam perjumpaan itu, dua menteri kabinet turut memastikan kekuatan cadangan dana keuangan negara cukup dalam menopang beban subsidi BBM.
Menurut penjelasan Purbaya, perolehan pendapatan fiskal masih berada di jalur positif berkat dorongan sektor PNBP minerba.
Sejalan dengan kondisi tersebut, langkah efisiensi pengeluaran subsidi bagi masyarakat terus dimaksimalkan oleh pemerintah.
"Jadi kami diskusi pengendalian subsidi sehingga tidak melebar kemana-mana dan bisa terkendali. Harga minyak dunia cenderung terkendali, walaupun masih naik turun ya. Kami harus waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN aman sampai tahun ini," ucapnya saat memberi keterangan dari sumbernya.
Sementara itu, Bahlil membenarkan fakta bahwa fluktuasi harga minyak mentah dunia sangat memengaruhi penetapan indikator ICP.
Parameter ini memegang peranan krusial terhadap komposisi penerimaan, belanja, hingga defisit dalam neraca keuangan negara.
Mengutip data laporan fiskal hingga akhir Juni 2026, nilai ICP tercatat sudah menyentuh kisaran US$91,87 per barel.
Posisi harga ini tercatat melonjak jauh melebihi batas patokan awal yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Kendati demikian, pihak pemerintah bertekad meredam dampak kenaikan minyak mentah agar pasokan BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga jual.
"Kami berdua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting," tegasnya.
Selain itu, ia memaparkan peluang penurunan tarif BBM nonsubsidi apabila tren harga komoditas global mengalami penurunan.
"Kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun maka harga yang nonsubsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan," lanjutnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi dan dana kompensasi hingga paruh pertama 2026 tercatat berada di level Rp233 triliun.
Angka realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 44,44% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp161,4 triliun.
Pos belanja subsidi menyerap dana Rp116 triliun, sedangkan porsi kompensasi tercatat sebesar Rp116,9 triliun hingga akhir semester I.
