JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas persoalan pemotongan anggaran daerah saat menghadiri ajang Jakarta Asset Forum and Expo 2026 dari sumbernya.
Pramono berharap pengurangan alokasi dana pembangunan untuk kawasan ibu kota tidak kembali ditambah.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono ketika membuka perhelatan JAFEX 2026 di kawasan St Regis, Jakarta Selatan, pada Selasa.
Agenda tersebut turut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Pada mulanya, Pramono memaparkan pertimbangan di balik perlunya Pemprov DKI menyusun skema pembiayaan kreatif.
Menurut pandangannya, pengerjaan proyek pembangunan Jakarta tidak dapat terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Sebagai Gubernur Jakarta, saya memahami kenapa Jakarta perlu creative financing. Kami menggunakan dana-dana KLB untuk membangun. Kami juga gunakan obligasi daerah," kata Pramono.
Pramono mengutarakan bahwa Pemprov DKI membidik penerbitan surat utang atau obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun pada tahun depan.
Pihaknya menganggap besaran nominal tersebut masih berada dalam batas kemampuan tata kelola Jakarta.
"Mudah-mudahan tahun depan pemerintah DKI Jakarta sudah bisa menerbitkan obligasi daerah kurang lebih Rp 5,2 triliun. Dan sebenarnya bagi Jakarta, angka ini bukan angka yang menyulitkan," ujarnya.
Selanjutnya, Pramono menyentil realita APBD Jakarta yang terus mengalami pengurangan porsi.
Pihaknya berharap kebijakan pemangkasan dana itu tidak terus membesar.
"Siapa pun pasti akan bisa menyelesaikan kalau APBD Jakarta walaupun masih dipotong, asal motongnya jangan nambah lagilah begitu, ini mumpung ada Pak Menko," kata Pramono.
Walau demikian, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak berniat menggantungkan penuh nasib pengerjaan infrastruktur pada APBD.
Dirinya menjelaskan berbagai variasi instrumen pembiayaan akan dimaksimalkan, mulai dari Koefisien Luas Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan, hingga obligasi daerah.
"Kami melakukan creative financing, salah satunya dari KLB, SLF, SP3L, kemudian juga dari obligasi daerah atau municipal bond," jelasnya.
Pramono menyebut langkah terobosan tersebut krusial agar ritme pembangunan Jakarta tetap bergulir di tengah keterbatasan porsi anggaran.
Dirinya menilai optimalisasi aset serta skema pembiayaan kreatif sanggup menjadi opsi cadangan untuk menopang transformasi Jakarta menuju kota global.
"Kami dalam membangun tidak lagi semata-mata bergantung pada APBD," pungkasnya.
