JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan klarifikasi terkait isu penarikan pajak terhadap para pemilik bisnis rumah sewa.
Pihak otoritas menegaskan bahwasanya pendapatan yang bersumber dari persewaan tanah maupun bangunan sejatinya sudah lama dikategorikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) berlandaskan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, kabar mengenai penarikan pajak untuk para pemilik rumah kontrakan dipastikan bukan pengenaan jenis pajak yang baru.
Berdasarkan paparan dari sumbernya, fokus kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah berkutat pada penguatan basis pajak serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada regulasi yang ada.
"Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru," kata dari sumbernya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Sebelumnya, sempat muncul dinamika di tengah masyarakat mengenai wacana penguatan pemantauan perpajakan sektor properti yang mencuat dalam Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027.
Pihak dari sumbernya meluruskan bahwa sampai saat ini lembaga perpajakan belum menyusun rancangan kerja operasional khusus yang membidik pemilik rumah sewa atau kontrakan pada tahun anggaran 2027.
Proses perancangan program kerja dipastikan selalu mempertimbangkan situasi ekonomi, pemetaan risiko, hingga kesiapan infrastruktur sistem.
"Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa," tegasnya.
Pihak perpajakan memahami adanya keragaman skala bisnis pemilik rumah sewa, termasuk warga kecil yang mengandalkan sewa kamar sebagai sumber pendapatan harian.
Maka dari itu, pemantauan tidak dijalankan secara asal hanya berdasarkan kepemilikan aset, melainkan bersandar pada analisis profil risiko Wajib Pajak secara terukur, seimbang, dan mengedepankan pola persuasif.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat. Pengawasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan, melainkan dengan mempertimbangkan profil dan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh," jelas dari sumbernya.
Adapun pembahasan pajak sewa properti ini diawali dari agenda Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 pada Kamis (6/8/2026).
Pada agenda tersebut, pihak pemerintah menegaskan komitmen untuk melebarkan basis pajak demi memaksimalkan penerimaan kas negara, utamanya dari kelompok Wajib Pajak yang terindikasi belum memenuhi kewajibannya secara optimal.
Menurut penuturan dari sumbernya, kepemilikan aset properti lebih dari satu oleh warga memiliki nilai ekonomi yang perlu ditata tingkat kepatuhannya.
"Terkait perpajakan, tentunya kami berupaya memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor atau kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya ini akan kami optimalkan," kata dari sumbernya dalam konsultasi publik tersebut.
Dari sumbernya menambahkan bahwasanya kepemilikan hunian lebih dari satu unit umumnya berkaitan erat dengan kegiatan komersial seperti penyewaan yang mendatangkan penghasilan.
"Contohnya, kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua. Pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan," lanjut dari sumbernya.
Guna menunjang pemetaan potensi perpajakan tersebut, pemerintah bakal memperkuat integrasi data serta koordinasi antarkementerian dan lembaga agar sanggup menyusun profil aktivitas ekonomi Wajib Pajak secara akurat dan menyeluruh.
