BATANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menyelenggarakan prosesi akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Pihak dari sumbernya menyampaikan bahwa kegiatan akad massal kali ini mencakup 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi, sekaligus memecahkan rekor tertinggi dibanding dua agenda sebelumnya pada 2025, yaitu di Cileungsi, Jawa Barat, sejumlah 26.000 unit rumah serta di Kota Serang, Banten, sejumlah 50.030 unit rumah.
“Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi acara, sedangkan 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Selain akad massal KPR Subsidi, pemerintah juga melaksanakan akad bagi 200 debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Secara keseluruhan, nilai akad KUR Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyedia (supply),” jelas dari sumbernya.
Sebelum mengikuti acara utama, Presiden Prabowo sempat meninjau dua penerima fasilitas rumah subsidi di area perumahan tersebut, yakni Kudung Slamet yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga dan Rahma Yuliani yang bekerja sebagai petugas keamanan.
“Dalam seremoni, Presiden menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari berbagai profesi, di antaranya pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu. Presiden juga menyapa para debitur yang mengikuti akad massal secara daring dari berbagai wilayah,” terang dari sumbernya.
Prosesi akad massal ini diselenggarakan serentak di tidak kurang dari 130 titik yang tersebar pada 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua.
Pelaksanaan agenda massal tersebut menjadi bukti komitmen nyata BP Tapera beserta seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses masyarakat memperoleh hunian layak lewat program FLPP.
“Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp14,76 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan,” tegas dari sumbernya.
Saat ini, BP Tapera menjalin kemitraan dengan 43 bank penyalur, yang mencakup enam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 34 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta tiga bank swasta.
Keterangan dari sumbernya juga memaparkan bahwa tren penyaluran FLPP menunjukkan grafik naik dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2020, penyaluran tercatat 109.253 unit, lalu naik menjadi 178.728 unit pada 2021, 226.000 unit pada 2022, dan 229.000 unit pada 2023.
Meski sempat menurun ke angka 200.300 unit pada 2024, lonjakan signifikan terjadi pada 2025 dengan capaian 278.868 unit yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah FLPP.
“Untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional, BP Tapera terus melakukan inovasi layanan digital guna memperkuat tata kelola rumah subsidi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Trilogi Stok, yakni sistem yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sebelum proses akad dilakukan,” ujar dari sumbernya.
Di samping itu, BP Tapera turut meningkatkan infrastruktur teknologi informasi melalui penambahan kapasitas komputasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, pemantapan penyimpanan data, dan penguatan keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pihak dari sumbernya mengimbuhi bahwa BP Tapera tengah merancang perluasan skema manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal, terutama bagi para pekerja di kawasan industri.
“Kami terus menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja di kawasan industri, melalui pengembangan skema pembiayaan yang lebih luas,” pungkas dari sumbernya.
