JAKARTA - Sosok pimpinan kementerian keuangan memantau secara langsung kinerja seluruh jajarannya di Nusa Tenggara Timur.

Melalui pemantauan ini, dari sumbernya mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di kawasan tersebut, progres perolehan kas negara, hingga bantuan dana bagi program penanganan inflasi.

Dari sumbernya menggarisbawahi bahwa pihak kementerian memiliki beban tanggung jawab besar untuk memelihara keseimbangan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang merata.

"Jadi, peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja, tetapi bagi, monitor, dan kendalikan," kata dari sumbernya, Jumat (7/8).

Langkah nyata guna menjamin stabilitas keuangan daerah diwujudkan pemerintah pusat lewat pengalokasian dana bantuan Rp 20,5 triliun bagi 490 kabupaten/kota.

Menurut penuturan dari sumbernya, dana bantuan bernilai fantastis tersebut, termasuk bagi area NTT, siap dikucurkan mulai hari ini.

Walau demikian, dari sumbernya memberi peringatan serius bagi seluruh jajaran agar tugas kementerian tidak terhenti pada fase pengalokasian dana belaka.

Peran pengawalan yang presisi wajib dilaksanakan agar menjamin seluruh aliran dana betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran.

"Jadi, peran anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi, tugas ini penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” paparnya.

Demi merespons arahan tersebut, jajaran perbendaharaan wilayah NTT telah menjalankan mekanisme evaluasi belanja menggunakan sistem Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi.

Teknologi instrumen ini difungsikan untuk menganalisis efisiensi pengeluaran dan tren pergerakan inflasi agar membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Di samping memanfaat instrumen digital, kementerian turut mengokohkan koordinasi antarlembaga lewat pertemuan tingkat tinggi bersama pemerintah daerah.

Kerja sama secara berkesinambungan senantiasa digalang bersama Bank Indonesia, BPS, dan OJK demi memastikan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah NTT tetap terjaga.