JAKARTA - Pimpinan asosiasi dari sumbernya membeberkan alasan yang membuat para pelaku UMKM ragu untuk disensus.

Sejumlah faktor pemicunya mencakup kurangnya edukasi hingga berjalannya lebih dari satu kebijakan secara simultan yang memantik prasangka dari para pengusaha.

"Taruhlah tiba-tiba ada pemungutan pajak yang ditemani dengan Babinsa di tengah sensus ekonomi. Nah, itu membuat mereka akhirnya menghindar. Kalau diketuk (untuk disensus), meledak enggak akan membukakan," ungkap dari sumbernya, Jumat (7/8/2026).

Meski demikian, sebagian petugas lapangan berhasil mendapatkan informasi dari UMKM karena memohon pendampingan pengurus RT setempat.

Selain itu, terdapat juga pencatat data yang berbekal surat pengantar dari RT saat menyambangi hunian warga.

Berkat adanya pendampingan maupun dokumen pendukung dari RT tersebut, pelaku usaha merasa lebih aman menyerahkan informasi usahanya.

Dari sumbernya menyatakan bahwa pasokan data memang amat vital demi melangsungkan pembenahan suatu negara.

Namun, untuk mengajak para pelaku usaha mikro agar bersedia membagikan datanya, pendekatan sosialisasi harus terus digalakkan.

Oleh sebab itu, dari sumbernya berharap BPS RI dapat makin mengintensifkan sosialisasi agar para pemilik bisnis kecil tidak ragu lagi memberikan data saat sensus berlangsung.

"Saya berharap pelaku usaha ini diberikan sosialisasi, mungkin dengan membuat media sosialnya untuk menyampaikan misalnya manfaatnya apa dengan bahasa yang membumi. Karena lagi-lagi kecurigaan masyarakat itu kepada negara di era ekonomi yang seperti ini semakin besar," terang dari sumbernya.

Deputi dari sumbernya menanggapi bahwa penyebaran informasi terkait sensus ekonomi sebenarnya sudah gencar disebarkan di platform digital.

Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh data hasil sensus murni digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk kepentingan penarikan pajak.

"Bahkan, Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa pajak itu datanya bukan dari BPS. Secara resmi disampaikan seperti itu," ujar dari sumbernya.