JAKARTA - Otoritas keuangan negara merancang serangkaian proyeksi guna mengamankan daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 seandainya patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) bergejolak hingga level USD 100 per barel.
Dari sumbernya menyatakan pihak pemerintah mengambil pelajaran dari peristiwa melambungnya harga komoditas energi pada 2022 serta sepanjang tahun 2026 yang terpicu oleh eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan penjelasannya, bermacam simulasi anggaran telah dipersiapkan supaya posisi fiskal tetap solid kendati dihantam beban dari kenaikan harga komoditas energi.
“Makanya, kemudian kami perlu mengantisipasi, melakukan efisiensi. Jadi, kami juga mempersiapkan skenario bagaimana kondisi APBN kami kalau ICP-nya ini bergerak rata-rata sepanjang tahun, itu di kisaran USD 100 USD per barel. Atau mungkin di kondisi yang lebih rendah, di kisaran USD 90 USD per barel,” kata dari sumbernya dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).
Dari sumbernya menerangkan bahwa dalam postur APBN 2026, pihak pemerintah awalnya memakai patokan ICP sebesar USD 70 per barel.
Akan tetapi, meletusnya kecamuk perang di Timur Tengah sempat melambungkan harga minyak menembus USD 100 per barel, yang memaksa pemerintah mengeksekusi pelbagai jurus pencegahan.
Sesudah melandai sesaat berkat kesepakatan gencatan senjata sementara, harga minyak kembali berfluktuasi sewaktu perselisihan kembali memuncak.
Menurut dari sumbernya, estimasi rata-rata ICP sepanjang 2026 diproyeksikan bertengger pada kisaran USD 83 per barel.
Walau begitu, pemodelan APBN tetap dirancang untuk mengantisipasi bilamana harga minyak bergeser ke level yang lebih tinggi.
Dirinya menekankan bahwa fluktuasi harga minyak merupakan variabel yang paling rentan memengaruhi postur APBN ketimbang pergerakan kurs rupiah.
“Karena kami paham, dampak gejolak harga minyak ke APBN kami itu kan sangat sensitif. Jadi setiap ICP naik 1 USD, itu kan defisitnya akan nambah Rp 6,8 (triliun). Namun kalau untuk nilai tukar, itu lebih terkontrol. Jadi kalau rupiah melemah Rp 100, itu kan defisitnya hanya sekitar Rp 0,8 (triliun). Jadi memang dampak ICP ini lebih signifikan, lebih berpengaruh ke APBN kami,” ungkap dari sumbernya.
Dari sumbernya menyampaikan bahwa pemerintah bersama pihak legislatif telah menyetujui batasan asumsi ICP dalam diskusi pendahuluan APBN 2027 di rentang USD 70 sampai USD 95 per barel.
Batas angka tersebut dipandang telah merepresentasikan situasi pasar minyak yang masih diwarnai ketidakpastian sekaligus memberikan ruang kompensasi jika harga bahan bakar kembali menanjak.
Walaupun saat ini harga minyak dunia melandai ke bawah level USD 80 per barel, pemerintah tetap menyusun opsi penanganan apabila pergelakan internasional kembali memburuk.
“Jadi sebenarnya kami juga sudah mengantisipasi, menyiapkan excercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai 100 USD per barrelnya,” tutur dari sumbernya.
