JAKARTA - Otoritas pemerintah merencanakan pelebaran cakupan perpajakan pada 2027 dengan membidik kelompok pembayar pajak yang dianggap belum menyelesaikan tanggung jawab perpajakan secara maksimal.
Fokus utamanya menyasar pemilik yang mempunyai lebih dari satu hunian yang mengantongi penghasilan dari penyewaan aset properti.
Langkah ini menjadi bagian dari arah kebijakan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 guna mendongkrak perolehan kas negara lewat penguatan kedisiplinan pajak.
Perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dari sumbernya menyatakan bahwa pemerintah bakal mendongkrak perolehan dari bidang atau kelompok pembayar pajak yang selama ini dinilai belum melunasi pajak secara maksimal.
"Kebijakan tahun 2027 terkait perpajakan, tentunya kami berupaya memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor, kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya, ini akan kami optimalkan," ujar dari sumbernya dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, Kamis (6/8/2026).
Penerimaan dari Sewa Rumah Menjadi Perhatian Utama.
Sebagai gambaran, dari sumbernya memberi contoh warga yang menguasai lebih dari satu unit kediaman.
Menurut penjelasannya, tidak seluruh tempat tinggal itu dihuni oleh pemiliknya sehingga berpeluang mendatangkan pemasukan dari aktivitas persewaan.
"Contohnya, kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua. Pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan," katanya.
Pihak otoritas menganggap pendapatan dari persewaan tempat tinggal maupun aset properti lainnya sebagai salah satu peluang perpajakan yang sanggup dimaksimalkan lewat peningkatan kesadaran pembayar pajak.
Kendati demikian, dari sumbernya tidak memaparkan adanya wacana penerapan jenis pajak anyar.
Arah kebijakan yang dipaparkan terfokus pada maksimalisasi kepatuhan atas beban perpajakan yang sudah berlaku.
Penguatan Sinergi dan Integrasi Informasi Pajak.
Selain melebarkan basis pajak, pemerintah pun akan memantapkan kolaborasi bersama beragam lembaga lewat penyatuan data.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemetaan yang kian menyeluruh terkait kegiatan ekonomi pembayar pajak sehingga alur pengawasan menjadi makin berdaya guna serta akurat.
Di samping itu, pemerintah terus menyempurnakan infrastruktur Coretax sebagai fondasi utama tata kelola perpajakan nasional.
"Pemerintah sekarang ini sedang mengembangkan Coretax, ini terus diperbaiki, disempurnakan, untuk bisa melakukan analisis data perpajakan secara menyeluruh," ujar dari sumbernya.
Berdasarkan keterangannya, penyatuan data perpajakan dengan beragam data perekonomian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan evaluasi pembanding atas profil pembayar pajak.
Melalui metode berbasis data tersebut, pemerintah berharap potensi pemasukan negara dapat digali kian maksimal sekaligus memicu kenaikan tingkat ketaatan perpajakan di masa mendatang.
Fokus Utama Menggenjot Kepatuhan Pajak.
Rencana perluasan jangkauan pajak dalam RAPBN 2027 menjadi bagian dari taktik pemerintah demi meningkatkan rasio penerimaan tanpa mengandalkan penyesuaian tarif.
Melalui optimalisasi teknologi, penyatuan data, serta penyempurnaan Coretax, pemerintah membidik pengawasan perpajakan agar semakin presisi sehingga kelompok pembayar pajak yang selama ini belum melaporkan pendapatannya secara utuh dapat terdeteksi.
