PONTIANAK - Masyarakat Kalimantan Barat diharapkan kian dimudahkan dalam menyetorkan pajak daerah tanpa wajib mendatangi kantor pelayanan secara langsung.

Harapan itu diutarakan pimpinan Kalimantan Barat yang mendesak agar digitalisasi sistem perpajakan benar-benar memberikan faedah riil, bukan sebatas pembaruan di atas kertas.

Amanat tersebut diutarakan dari sumbernya sewaktu menghadiri pertemuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Rabu.

Berdasarkan pandangannya, kemajuan teknologi wajib dimanfaatkan guna menyajikan pelayanan publik yang kian gesit, praktis, serta mudah dijangkau seluruh warga.

Terobosan Baru Harus Efektif, Bukan Hanya Formalitas Semata.

Pihaknya menggarisbawahi bahwasanya tiap terobosan digital yang dirancang pemerintah daerah wajib berfungsi secara nyata di lapangan.

Ia mengingatkan supaya lembaga terkait tak cuma melaporkan keberhasilan agenda, melainkan juga menjamin warga dapat memanfaatkan layanan tanpa hambatan.

“Inovasi dan terobosan di bidang digital dalam perpajakan daerah ini jangan sekadar menjadi inovasi di atas kertas, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dari sumbernya dikutip dari Antara (5/8).

Malahan, ia mengklaim telah melangsungkan peninjauan secara langsung mengenai pelaksanaan sistem di lapangan.

“Saya sudah cek ke lapangan. Jangan sampai kami menyampaikan pelayanan sudah bagus, tetapi masyarakat masih kesulitan mengaksesnya. Kalau memang sudah berjalan baik, silakan dilaporkan, tetapi jangan sampai kami membohongi masyarakat,” lanjutnya.

Sektor Perbankan dan Bapenda Diminta Memperluas Jangkauan Layanan Digital.

Pada kesempatan itu, pihaknya meminta Badan Pendapatan Daerah Kalbar bersanding dengan sektor perbankan untuk terus melebarkan jangkauan pembayaran pajak berbasis elektronik.

Menurut pandangannya, warga wajib memiliki lebih banyak opsi untuk melunasi pajak secara digital supaya prosesnya menjadi kian ringkas dan efisien.

Penerapan digitalisasi juga dianggap sanggup mendongkrak keterbukaan tata kelola keuangan daerah sekaligus mempermudah pemerintah memantau penerimaan pajak secara presisi.

Seluruh Kabupaten dan Kota di Kalbar Telah Tergolong Kategori Digital.

Pihaknya turut memberikan apresiasi atas sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta bermacam pemangku kepentingan yang telah memacu percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dampaknya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat saat ini telah tergolong kategori digital merujuk Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Kendati demikian, ia menganggap raihan tersebut wajib disertai dengan perbaikan mutu layanan yang sungguh-sungguh dinikmati oleh publik.

Modernisasi Sistem Diharapkan Mendongkrak Ketaatan Pembayar Pajak.

Menurut pandangannya, pemanfaatan teknologi tak sekadar meringankan warga, namun juga sanggup memacu ketaatan dalam menyetorkan pajak daerah.

Berbekal mekanisme pembayaran yang kian praktis, cepat, serta dapat dijangkau lewat pelbagai platform digital, pemerintah berharap pemasukan daerah ikut melonjak.

Pendapatan itu kelak menjadi salah satu pilar pembiayaan pembangunan di Kalimantan Barat, sehingga manfaat digitalisasi tak cuma dinikmati wajib pajak, tetapi berdampak pada pembangunan daerah secara menyeluruh.