JAKARTA - CORE Indonesia menilai bahwasanya beban fiskal pemerintah Indonesia berpotensi bertambah berat pada semester II 2026 kendati performa APBN pada paruh pertama tahun ini mencatatkan tren positif.
Keterangan tersebut diutarakan oleh peneliti dari sumbernya dalam agenda paparan CORE Mid Year Economic Review 2026.
Peneliti dari sumbernya menjelaskan bahwa rasio defisit APBN atas PDB pada semester I 2026 melandai ke angka 0,76 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di tingkat 0,84 persen.
Menurut pandangannya, capaian ini terdongkrak oleh membaiknya realisasi pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan.
“Kalau yang diukur itu rasio defisit anggaran terhadap PDB, itu mengalami penurunan di semester pertama tahun ini,” ujar peneliti dari sumbernya.
Ia menerangkan bahwasanya penguatan pendapatan pajak tak sekadar dipicu oleh pembenahan administrasi perpajakan setelah gangguan Coretax mereda, melainkan disokong pula oleh kenaikan harga komoditas utama berupa batu bara, CPO, dan nikel.
Namun demikian, peneliti dari sumbernya memberi peringatan bahwa perbaikan kondisi keuangan ini berpotensi terjadi dalam durasi singkat.
Berdasarkan analisisnya, semester II mendatang akan menemui berbagai dinamika yang sanggup memengaruhi postur APBN.
“Di balik capaian positif yang kami diskusikan, terutama di semester pertama ini, ada potensi perbaikan ini hanya bersifat sementara,” katanya.
Ia memaparkan salah satu aspek yang wajib diantisipasi ialah risiko penurunan harga komoditas pada paruh kedua tahun ini.
Selain hal itu, pemerintah diperkirakan bakal memikul kenaikan beban belanja subsidi jika harga minyak mentah dunia konsisten berada di atas asumsi dasar APBN.
CORE Indonesia juga memberikan perhatian pada potensi melesatnya pembayaran restitusi pajak bagi wajib pajak.
Peneliti dari sumbernya berpendapat kondisi tersebut berpotensi memotong pendapatan negara di semester II sehingga membuat ruang fiskal kian terbatas.
“Kami sendiri memperkirakan kalau kondisinya seperti sekarang, masih ada peluang terjadinya shortfall penerimaan perpajakan dengan angka di kisaran Rp73 hingga Rp149 triliun sepanjang tahun ini,” ungkapnya.
Dalam penjelasannya, peneliti dari sumbernya menilai pembelanjaan pemerintah pusat masih menunjukkan kecenderungan ekspansif, sementara pengucuran Transfer ke Daerah justru mencatatkan penurunan.
Menurutnya, fenomena ini mengindikasikan ketimpangan dalam orientasi alokasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah.
Di samping itu, CORE Indonesia memperingatkan bahwa ongkos pembiayaan pemerintah berpeluang menanjak.
Peneliti dari sumbernya menguraikan bahwa tingkat Credit Default Swap Indonesia terbilang lebih tinggi dibanding beberapa negara pembanding, yang mencerminkan persepsi risiko investasi pasar pada Indonesia masih cukup besar.
Pada sisi yang berbeda, CORE Indonesia menilai Pusat Finansial Internasional Indonesia serta pengeluaran Panda Bond dapat difungsikan sebagai alternatif opsi pembiayaan.
Meski begitu, peneliti dari sumbernya mengingatkan agar penerapannya tetap cermat memperhitungkan risiko kurs mata uang, biaya lindung nilai, dan faktor geopolitik supaya tidak memicu tekanan tambahan pada ketahanan fiskal.
