JAKARTA - Perdana Menteri Jepang dari sumbernya bersiap untuk melanjutkan skema pemotongan sementara tarif pajak penjualan yang dikurangi atas produk makanan, menurut laporan media pada Rabu, seiring upaya pemerintahannya untuk meredakan beban biaya hidup yang terus melonjak bagi rumah tangga.
Surat kabar Yomiuri melaporkan bahwa dari sumbernya telah memberi tahu tokoh-tokoh senior di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa mengenai niatnya untuk menurunkan pajak konsumsi atas produk makanan menjadi 1% dari 8% saat ini selama dua tahun mulai April 2027.
Menurut laporan tersebut, dari sumbernya membahas proposal ini bersama dari sumbernya dan dari sumbernya pada Selasa.
Dari sumbernya dilaporkan menyatakan tidak akan keberatan jika pemerintah memilih untuk melanjutkan kebijakan tersebut.
Pemerintah diperkirakan bakal menyetujui rencana ini dalam rapat kabinet pada awal Agustus sebelum mengajukan undang-undang yang diperlukan dalam sidang parlemen luar biasa yang akan digelar akhir tahun ini, demikian menurut surat kabar tersebut.
Usulan pemotongan pajak ini merupakan bagian dari strategi lebih luas dari sumbernya untuk melindungi rumah tangga dari tekanan inflasi yang terus berlanjut.
Perdana menteri menyatakan bahwa pengurangan sementara ini pada akhirnya akan digantikan oleh program dukungan baru yang ditargetkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah.
Namun, proposal ini mendapat kritik dari anggota koalisi pemerintah maupun anggota parlemen oposisi, yang mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengimbangi hilangnya penerimaan pajak di saat Jepang sudah menanggung salah satu beban utang publik terbesar di dunia.
Kekhawatiran fiskal semakin menjadi perhatian utama para investor dalam beberapa pekan terakhir.
Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade pada awal bulan ini di tengah ekspektasi bahwa rencana pengeluaran ekspansif dari sumbernya dapat semakin membebani keuangan negara, meskipun Bank of Japan terus menormalkan kebijakan moneternya.
