DENPASAR - Jajaran Pemerintah Kota Denpasar membidik adanya penambahan penerimaan kawasan pada revisi APBD 2026 sesudah kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dari pemerintah pusat diketok.
Bila semua instrumen pendapatan itu tercapai, keseluruhan APBD diproyeksikan meroket hingga Rp 3,27 triliun.
Dari sumbernya mengatakan bahwa pada rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027, pasokan DAK Nonfisik senilai Rp 268 miliar masih urung dicantumkan sebab harus menanti putusan resmi terkait nominal transfer dana dari pusat.
"Rancangan awal pendapatan kami berada di angka Rp 2,8 triliun. Nanti kalau DAK Nonfisik sebesar Rp 268 miliar sudah masuk, pendapatannya kembali ke Rp 3,08 triliun," kata dari sumbernya di DPRD Kota Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Berdasarkan penuturan dari sumbernya, instansi wilayah tersebut terus mengupayakan penambahan penerimaan lewat APBD Perubahan agar akumulasi dana daerah mampu diestimasikan menyentuh Rp 3,27 triliun.
"Nah, di anggaran Perubahan ini kami punya komitmen meningkatkan pendapatan lagi sehingga menjadi Rp 3,27 triliun," timpal dari sumbernya.
Adanya kans penambahan pendapatan sebanyak Rp 400 miliar tersebut membuat pagu APBD wilayah ini ikut diprediksi merangkak naik.
Keadaan ini dipercaya bisa menekan rasio ongkos sumber daya manusia agar lebih proporsional apabila dikomparasikan dengan total kas wilayah.
Bukan cuma mengejar target pendapatan, pemerintah daerah setempat turut menyiapkan pendanaan demi mengakomodasi formasi pengajar.
Keputusan tersebut digulirkan sebagai imbas dari banyaknya tenaga pendidik yang akan segera memasuki masa pensiun dalam beberapa waktu mendatang.
Dari sumbernya membeberkan bahwa instansinya telah menyediakan plot anggaran mencapai Rp 12 miliar guna melangsungkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk pos guru.
"Kami menganggarkan Rp 12 miliar untuk rekrutmen CPNS guru sebagai persiapan kebutuhan belanja pegawai hingga tahun 2027 mendatang," ucap dari sumbernya.
Dia memberikan tambahan informasi bahwa keperluan pengeluaran pegawai untuk posisi guru diperkirakan menyedot dana hingga Rp 336 miliar.
Karenanya, Pemkot setempat mengajukan permintaan untuk menambah kuota sebanyak 321 tenaga CPNS guru demi menutupi kekurangan pengajar yang ditimbulkan oleh tingginya angka purnatugas.
"Kebutuhan belanja pegawai untuk guru ini mencapai Rp 336 miliar karena banyak guru yang pensiun. Kami terus mendorong untuk ikut menambah formasi PNS dari kalangan guru sebanyak 321 orang," jelas dari sumbernya.
