BATAM - Pemerintah daerah setempat di bawah kepemimpinan kepala daerah baru saja meluncurkan inovasi strategis guna mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah.

Langkah inovatif tersebut diwujudkan melalui pembentukan program khusus yang diperkenalkan langsung oleh badan pendapatan daerah setempat.

Program ini dirancang sebagai mitra strategis masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan serta mewujudkan pelayanan pajak yang transparan.

Pimpinan badan pendapatan dari sumbernya mengungkapkan bahwa proses rekrutmen kader melibatkan pengurus lingkungan tingkat bawah secara langsung.

Perangkat rukun tetangga dan rukun warga dinilai paling memahami kondisi serta karakter warga di wilayah masing-masing.

"Perangkat RT/RW membantu kami dalam mengecek wajib pajak yang menunggak dan mengusulkan kandidat potensial untuk menjadi Kader Pajak di daerahnya," ujar dari sumbernya.

Selanjutnya, para kader terpilih akan mendapatkan bimbingan mendalam mengenai regulasi perpajakan secara intensif.

Dalam menjalankan tugas operasional di lapangan, setiap kader dibekali dengan lima poin pekerjaan utama.

• Pertama, para kader bertugas memberikan edukasi perpajakan kepada warga sekitar.
• Kedua, mereka mendampingi warga mengakses layanan digital perpajakan.
• Ketiga, mereka memperbarui data objek dan subjek pajak secara berkala.
• Keempat, mereka bertindak sebagai pengingat kepatuhan wajib pajak.
• Kelima, mereka membantu pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang kepada masyarakat.

Kendati demikian, instansi terkait menetapkan aturan pembatasan yang ketat demi menjaga integritas para kader di lapangan.

Terdapat lima larangan keras yang tidak boleh dilanggar oleh para kader.

Para kader dilarang keras memungut uang pajak secara langsung dari warga.

Mereka juga dilarang meminta kata sandi atau kode otorisasi pribadi milik wajib pajak.

Selain itu, mereka tidak boleh menjanjikan keringanan pajak secara ilegal.

Larangan keempat mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak.

Terakhir, mereka dilarang melakukan intimidasi atau ancaman dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mengingatkan bahwa setiap dana pajak yang terkumpul akan dikembalikan demi kepentingan publik.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kebersihan kota.

"Dukungan seluruh warga sangat kami harapkan. Mari bersama-sama mendukung Kader Pajak Kota Batam sebagai mitra masyarakat untuk mewujudkan pelayanan pajak daerah yang mudah, adil, aman, dan terpercaya," imbau dari sumbernya.

"Dengan begitu, kami wujudkan kemajuan daerah serta kesejahteraan warga."