JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI memberikan penegasan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 bisa menjadi sarana pendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan fiskal untuk tahun depan pun disepakati untuk bersifat ekspansif, namun pelaksanaannya tetap terukur serta prudensial demi menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan itu termuat di dalam laporan hasil pembahasan awal RAPBN 2027 yang dilakukan bersama pemerintah serta Bank Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyebutkan bahwa kebijakan fiskal tahun 2027 mengambil tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” sebagai komitmen pembangunan nasional demi memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wihadi.
Sebagai bagian dari rencana ekonomi makro tahun 2027, Banggar bersama pihak pemerintah menyepakati target untuk pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,8–6,5 persen. Angka target ini disokong oleh sejumlah asumsi makro seperti inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah pada Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia berada di angka US$70–95 per barel.
Selain itu, target untuk lifting minyak dipatok pada angka 605–620 ribu barel per hari, sedangkan untuk lifting gas disepakati pada kisaran 951–990 ribu barel setara minyak per hari.
Wihadi memaparkan bahwa pemenuhan target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak cuma bertumpu pada konsumsi masyarakat saja, melainkan juga lewat langkah transformasi struktural ekonomi yang diproyeksikan bisa membangun fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.
Demi menyokong target tersebut, pemerintah bakal membenahi iklim investasi lewat peningkatan kemudahan berusaha, memangkas biaya logistik, mempertegas kepastian hukum, memaksimalkan investasi nasional melalui BPI Danantara, serta mendorong penguatan industri nasional yang berbasis pada keunggulan domestik.
Pada bagian penerimaan negara, Banggar mendorong dilakukannya optimalisasi pada administrasi perpajakan, menaikkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, menggenjot penerimaan dari sektor sumber daya alam, hingga menyesuaikan sistem perpajakan dengan tren perkembangan ekonomi digital.
“Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Wihadi.
Di sisi lain pada pos belanja negara, Banggar menginstruksikan agar anggaran pemerintah diprioritaskan pada program kerja yang memberikan imbas riil bagi pertumbuhan ekonomi dan hajat hidup masyarakat. Prioritas belanja ini mencakup penguatan Program Kerja Prioritas Nasional, perlindungan pada daya beli masyarakat, percepatan eliminasi kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta penguatan riset nasional demi menopang hilirisasi dan industrialisasi.
Banggar pun menggarisbawahi pentingnya efektivitas dalam kebijakan Transfer ke Daerah supaya alokasi belanja pemerintah daerah menjadi lebih produktif dalam mempercepat laju ekonomi serta memaksimalkan kesejahteraan di daerah.
Wihadi memastikan bahwa RAPBN 2027 dipersiapkan untuk menjaga titik keseimbangan antara keperluan memacu pertumbuhan ekonomi dan ketegasan disiplin fiskal. Oleh sebab itu, angka defisit APBN pada tahun 2027 disepakati berada di kisaran 1,80–2,40 persen terhadap Produk Domestik Buruto sebagai bagian dari taktik memelihara kesehatan fiskal sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
