JAKARTA - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia memberikan apresiasi terhadap performa Direktorat Jenderal Pajak yang sukses mempertahankan tren pertumbuhan setoran pajak sepanjang semester pertama tahun 2026. Keberhasilan ini dipandang sebagai cerminan dari pulihnya geliat ekonomi, naiknya tingkat kepatuhan masyarakat, serta berlanjutnya pembenahan pada tata kelola administrasi perpajakan.
Realisasi dana perpajakan sampai akhir Juni 2026 tercatat melonjak kisaran 23 persen secara tahunan dan sudah menyentuh angka 45 persen dari pagu APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun. Hasil positif ini memberikan indikasi baik bagi langkah pemerintah dalam mengamankan pendapatan negara guna mendukung pendanaan proyek pembangunan.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyampaikan bahwa peningkatan setoran pajak ini sangat layak mendapatkan pujian karena membuktikan bahwa serangkaian kebijakan pembenahan mulai membuahkan hasil nyata. “Pertumbuhan penerimaan pajak merupakan kabar baik bagi negara. Kami mengapresiasi kerja keras DJP beserta seluruh jajarannya dalam menjaga penerimaan negara di tengah tantangan perekonomian yang masih dinamis,” ujar Vaudy, Kamis (2/7/2026).
Kendati demikian, Vaudy mewanti-wanti agar pencapaian tinggi ini diselaraskan dengan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi para pembayar pajak. Aspek regulasi yang pasti dipandang menjadi instrumen krusial dalam merawat kepercayaan publik pada ekosistem fiskal sekaligus memicu kesadaran patuh secara mandiri untuk jangka panjang.
“Penerimaan negara memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan wajib pajak. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya,” katanya.
Kepastian tersebut bukan cuma soal terangnya produk hukum, melainkan juga menyangkut konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan, efisiensi layanan birokrasi, hingga kesetaraan perlakuan hukum bagi wajib pajak saat menemui kendala fiskal.
Agenda transformasi perpajakan yang tengah bergulir dinilai bakal jauh lebih optimal jika dibarengi peningkatan mutu pelayanan. Modernisasi sistem digital, kecepatan penyelesaian berkas, serta transparansi komunikasi kepada publik merupakan pilar utama dalam memperkokoh kredibilitas instansi.
“Ketika wajib pajak memperoleh pelayanan yang baik dan kepastian dalam penerapan aturan, tingkat kepatuhan akan meningkat secara alami. Hal itu pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap penerimaan negara,” ujarnya. Pihak asosiasi pun meminta agar regulasi baru selalu dibarengi edukasi masif guna mencegah multitafsir di lapangan. Asosiasi usaha, akademisi, dan seluruh elemen terkait harus terus digandeng dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas.
Sebagai wadah konsultan pajak terbesar di tanah air, lembaga ini meneguhkan komitmen untuk terus mengawal pembenahan sistem melalui edukasi dan masukan yang membangun. Sinergi yang harmonis antara otoritas, konsultan, dan pembayar pajak diyakini menjadi basis utama terwujudnya keadilan fiskal yang berkelanjutan.
“IKPI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara, kepastian hukum, dan pelayanan yang semakin baik, kami optimistis sistem perpajakan Indonesia akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat,” kata Vaudy.
