JAKARTA - Defisit fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam lima bulan pertama 2026 telah menyentuh angka Rp 135 triliun atau setara dengan 0,5 persen terhadap produk domestik bruto.
“Angka itu jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 21 triliun atau 0,1 persen dari PDB,” ujar Rully.
Saat ini dalam kurun waktu lima bulan saja angka defisit fiskal negara sudah berada di posisi 0,5 persen. “Pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata dia.
Adanya tekanan global serta isu geopolitik dinilai berpotensi kuat memengaruhi sentimen para investor terhadap pasar negara berkembang. Kondisi defisit fiskal ini menuntut kehati-hatian yang tinggi dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan kebutuhan pembiayaan.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan komunikasi yang jauh lebih intensif mengenai kejelasan strategi fiskal yang akan diambil, seperti melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja, ataupun penerbitan utang baru.
Di sisi lain, Indonesia juga dituntut untuk dapat mempertahankan sovereign rating yang telah naik peringkat ke level BBB demi menjaga kepercayaan para investor serta menghindari adanya prospek negatif. Penjagaan sovereign rating ini teramat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang domestik terus membaik hingga mampu menyentuh level investment grade.
Selain persoalan fiskal, tantangan lain yang dihadapi adalah defisit transaksi berjalan yang dipicu oleh melonjaknya impor minyak demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, ditambah adanya arus modal keluar dari pasar saham dan obligasi yang memperburuk kondisi neraca finansial. “Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.
Upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dinilai membuat Bank Indonesia masih perlu untuk menaikkan suku bunga acuan mereka, sekaligus mempertahankan daya tarik aset keuangan bagi investor asing lewat kenaikan yield obligasi.
Namun pada saat bersamaan, Bank Indonesia tetap menyalurkan pelonggaran likuiditas yang salah satunya ditempuh melalui aksi pembelian Surat Berharga Negara. “SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp 2.000 triliun,” ucap Rully.
Jumlah kepemilikan tersebut mencerminkan besarnya peran utama dari bank sentral selaku penyangga pasar obligasi sekaligus bentuk langkah ekspansi likuiditas demi menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro secara nasional.
