JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kemudahan khusus bagi warga untuk melunasi kewajiban pajak daerah mereka. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 371 Tahun 2026, masyarakat yang mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas lima tahun akan mendapatkan potongan pokok sebanyak 50 persen sekaligus pembebasan sanksi administrasi secara penuh.
Kebijakan teranyar ini menjadi kabar baik bagi warga yang kesulitan melunasi tunggakan lama mereka. Melalui pengurangan nilai pokok dan penghapusan denda, nominal yang harus dibayarkan kini menjadi jauh lebih ringan bagi wajib pajak.
Aturan di dalam Kepgub tersebut menerangkan secara jelas bahwa keringanan pokok sebesar 50 persen ini dikhususkan bagi tunggakan PBB-P2 yang masanya sudah melewati lima tahun dari tahun pajak berjalan.
Bukan hanya itu, sanksi administratif berupa denda akibat keterlambatan pembayaran atas piutang lama tersebut juga diputihkan secara total.
Langkah strategis ini membuat para wajib pajak tidak perlu lagi memikirkan akumulasi beban denda yang terus menumpuk dari tahun ke tahun.
Masyarakat kini cukup melunasi sisa sebagian pokok pajak terutang saja agar seluruh kewajiban masa lalu bisa segera terselesaikan.
Sebagai simulasi perhitungan, apabila pada tahun 2026 ini ada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun 2018 dengan nilai Rp1 juta, maka tagihan tersebut berhak mendapatkan insentif dengan skema sebagai berikut:
Nilai tunggakan awal: Rp1 juta Keringanan pokok 50 persen: Cukup bayar Rp500 ribu Denda keterlambatan: Dihapuskan seluruhnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan fasilitas penuh dalam penerapan program keringanan ini.
Potongan pokok pajak beserta pembebasan sanksi denda akan diaplikasikan secara jabatan atau otomatis pada saat proses transaksi pembayaran berlangsung.
Oleh sebab itu, warga tidak perlu lagi mengajukan surat permohonan atau melewati tahapan prosedur rumit lainnya untuk menikmati manfaat kebijakan ini.
Program ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian piutang PBB-P2 yang mengendap lama sekaligus mendisiplinkan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Semakin banyak tunggakan yang terselesaikan, maka kontribusi warga terhadap penerimaan daerah juga akan meningkat.
Selain menghemat pengeluaran, pelunasan PBB-P2 ini akan mempermudah pengurusan administrasi terkait objek pajak tersebut di masa depan.
Momentum ini menjadi kesempatan emas yang wajib dimanfaatkan oleh para pemilik tunggakan lama.
