JAKARTA - Dalam menjalankan sistem ekonomi makro, sebuah negara umumnya menerapkan dua jenis kebijakan utama, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua langkah tersebut diambil demi mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi negara.

Meskipun sama-sama krusial, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara garis besar, kebijakan fiskal berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan serta pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada pengaturan sirkulasi mata uang di suatu negara.

Selain hal umum tersebut, terdapat 7 perbedaan lain antara kebijakan fiskal dan moneter yang dapat ditinjau dari beragam aspek ekonomi.

1. Otoritas Regulator dan Lembaga Pengatur

Dari sisi regulator atau lembaga yang berwenang, kedua kebijakan ini diatur oleh instansi yang berbeda. Kebijakan fiskal berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan serta beberapa lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Di sisi lain, kebijakan moneter sepenuhnya dikelola oleh Bank Indonesia. Kendati demikian, kedua otoritas tersebut tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Mekanisme dan Cara Kerja di Lapangan

Perbedaan kedua kebijakan ini juga terlihat sangat jelas melalui mekanisme penerapannya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di lapangan.

Dalam konteks Indonesia, saat pemerintah ingin memacu pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan dan instansi terkait akan merilis kebijakan fiskal. Langkah ini contohnya berupa pemotongan pajak tertentu atau pemberian bantuan tunai bagi UMKM agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, Bank Indonesia akan mengambil langkah moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan serta menyediakan jaminan likuiditas untuk bank umum. Skema ini akan mempermudah nasabah dalam mengajukan pinjaman modal.

Dengan kemudahan kredit tersebut, aktivitas dunia usaha diharapkan dapat bergerak lebih produktif melalui pemanfaatan pinjaman dana yang diperoleh nasabah untuk menggerakkan usahanya.

3. Instrumen Utama yang Digunakan

Aspek pembeda selanjutnya terletak pada jenis instrumen yang diaplikasikan untuk mengintervensi kondisi perekonomian negara.

Instrumen kebijakan fiskal tergolong variatif, seperti menaikkan pendapatan negara lewat sektor pajak maupun nonpajak, serta mengurangi pendapatan dengan meningkatkan subsidi belanja negara.

Sementara itu, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter akan menempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Operasi pasar terbuka, yakni aktivitas jual beli surat berharga kepada bank atau lembaga demi mengatur volume uang yang beredar di masyarakat.

Kebijakan diskonto, yaitu tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan secara berkala.

Kebijakan kredit selektif, berupa imbauan agar bank umum memperketat penyaluran pinjaman nasabah secara lebih selektif guna menekan risiko likuiditas perbankan.

Cadangan kas minimum, yaitu pembatasan persentase simpanan dana nasabah di bank dalam bentuk simpanan yang tidak boleh disalurkan kembali sebagai kredit pinjaman.

Penetapan target ekonomi makro, salah satunya meliputi pengendalian laju inflasi.

4. Dampak terhadap Nilai Tukar Rupiah

Kedua instrumen ekonomi makro ini sama-sama memengaruhi pergerakan kurs, namun dampak yang dihasilkan terhadap nilai tukar berbeda.

Kebijakan fiskal biasanya memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Misalnya, pengenaan kenaikan pajak impor barang mewah akan mendongkrak pendapatan negara.

Pendapatan negara akan meningkat, para pengusaha juga akan mengurangi impor barang, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar pun bisa menjadi lebih stabil.

Sebaliknya, kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga acuan dapat langsung memikat investor asing untuk membeli mata uang rupiah dan memasok dolar. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dolar akan meningkat.

5. Peranan dan Fokus Utama Pengelolaan

Secara fungsi utama, kebijakan fiskal dapat mengelola perekonomian melalui manajemen pos pendapatan dan belanja pemerintah. Pendapatan negara bersumber dari pajak serta nonpajak, seperti hibah dan retribusi.

Sedangkan pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi, anggaran pembiayaan program kerja, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Kebijakan fiskal juga berperan mengelola utang negara baik dari dalam maupun luar negeri.

Di lain pihak, kebijakan moneter berperan untuk mengatur perekonomian dengan menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar di pasaran. Salah satu caranya adalah dengan memanipulasi tingkat suku bunga acuan.

6. Tantangan Utama dalam Implementasi

Tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kebijakan ini juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapannya di masyarakat.

Tantangan terbesar kebijakan fiskal terletak pada akurasi target agar stimulus bisa tepat sasaran. Sebagai contoh, bantuan tunai kepada masyarakat harus benar-benar sesuai sasaran dan digunakan untuk meningkatkan daya beli.

Sebab biasanya bantuan tersebut justru diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak miskin, sedangkan kelompok yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak menerimanya.

Sementara tantangan kebijakan moneter muncul ketika kebijakan suku bunga rendah gagal menstimulasi konsumsi dan produksi warga. Begitu pula sebaliknya, ketika kebijakan suku bunga tinggi tidak mampu memotivasi masyarakat untuk menambah tabungan atau investasi.

7. Pengaruh terhadap Sektor Investasi dan Pasar Modal

Perbedaan terakhir dapat dicermati dari bagaimana kedua kebijakan tersebut memengaruhi iklim investasi serta kondisi pasar modal.

Kebijakan fiskal memengaruhi investasi lewat instrumen perpajakan. Pendapatan dari saham dan obligasi dihitung dalam Pajak Penghasilan (PPh), yaitu sebesar 0,1% untuk penjualan saham serta 10% bagi dividen dan kupon obligasi.

Saat ini, hanya produk reksa dana yang tidak dikenakan pungutan pajak. Pendapatan tersebut nantinya akan langsung masuk ke dalam kas negara.

Di sisi lain, dampak kebijakan moneter terhadap sektor investasi berupa pergeseran suku bunga acuan terhadap harga serta yield obligasi.

Suku bunga acuan yang meningkat bisa mengakibatkan harga obligasi yang baru terbit menjadi ikut tinggi dibandingkan dengan harga obligasi yang telah terbit sebelumnya.

Melihat poin-poin di atas, terdapat tujuh perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang dilihat dari berbagai sisi, mulai dari regulator, cara kerja, hingga dampaknya terhadap investasi. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi wawasan baru bagi pembaca.