Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Rp159 Miliar

Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Rp159 Miliar
Ilustrasi Pajak Kendaraan, Sumber: astra-daihatsu.

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyerahkan berkas data mengenai para wajib pajak yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2025 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Penyerahan data strategis tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan diterima secara langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di Kantor Wali Kota, Tenayan Raya, pada Senin (8/6/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama nyata antarpemerintah daerah dalam mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru perlu segera mengambil tindakan taktis di lapangan guna menjaring pemilik kendaraan yang masih menunggak karena nilai potensinya yang sangat besar.

"Sudah kami serahkan dokumennya. Dan kami minta Pemko Pekanbaru segera bergerak, mengejar pemilik kendaraan agar segera membayarkan pajaknya. Supaya PAD bisa kami tingkatkan, karena ini jumlahnya cukup banyak," ujar SF Hariyanto kepada media, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan rincian data yang diserahkan, terdapat sekitar 393 ribu unit kendaraan di wilayah Kota Pekanbaru yang tercatat menunggak PKB sejak tahun 2025. Total akumulasi nilai tunggakan tersebut mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp159 miliar, yang ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun anggaran 2026.

SF Hariyanto menguraikan bahwa jika target penagihan ini mampu dioptimalkan, dana yang masuk ke kas daerah akan sangat menyokong pembiayaan pembangunan kota.

"Total tunggakannya mencapai Rp159 miliar, kalau setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko kan lumayan dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru," ucapnya merinci potensi anggaran tersebut.

Merespons hal itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyambut positif kolaborasi yang diinisiasi oleh Pemprov Riau. Menurutnya, pemanfaatan pangkalan data ini menjadi langkah konkret menuju kemandirian fiskal daerah.

Pihaknya optimistis dan menargetkan dapat mencairkan piutang pajak kendaraan di Kota Bertuah hingga 60 persen.

Untuk mengejar target besar tersebut, Wali Kota Agung Nugroho menerapkan strategi khusus dengan melibatkan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pekanbaru.

Pendekatan melalui komunitas perempuan ini dinilai lebih persuasif dan humanis karena mendatangi rumah warga secara langsung tanpa tindakan koersif atau razia jalanan.

"Jadi kami melihat, bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat," terang Agung Nugroho mengenai inovasi tersebut.

Keterlibatan TP-PKK ini diinisiasi oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A. Dalam skema gerakannya, ratusan ibu-ibu kader PKK di kecamatan percontohan di Kota Pekanbaru aktif bergerak dari rumah ke rumah untuk mendata objek PKB sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya taat pajak demi pembangunan.

Sebagai langkah persiapan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1 telah melaksanakan pembekalan dan sosialisasi intensif pada 25-26 Mei lalu. Sebanyak 389 kader PKK di 5 kecamatan menyatakan kesiapannya menjadi garda terdepan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Kota Pekanbaru, Fitri Wulandari, SE, menyatakan bahwa keterlibatan ibu-ibu PKK merupakan perluasan program edukasi perpajakan yang dinilai tepat sasaran.

"Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan," urai Fitri.

Untuk sebaran 309 personel kader PKK di lima kecamatan meliputi:

34 kader di Kecamatan Pekanbaru Kota

35 kader di Kecamatan Lima Puluh

34 kader di Kecamatan Sail

155 kader di Kecamatan Tenayan Raya

51 kader di Kecamatan Kulim

Kecamatan-kecamatan ini menjadi fokus awal pergerakan karena memiliki tingkat kepadatan objek pajak yang tinggi.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index