JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama ketika menjalankan kewajiban serta tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.
Arahan ini disampaikan saat dirinya memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di instansi Kementerian Keuangan pada Senin (1/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Menteri Keuangan menerangkan bahwa Pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara semata, namun juga berperan sebagai pedoman moral bagi para aparatur sipil dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada publik.
Lewat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, perayaan pada tahun ini menjadi sebuah momentum penting guna mempertegap komitmen pada nilai persatuan, kemanusiaan, keadilan, musyawarah, sekaligus kedamaian di tengah situasi global yang penuh tantangan.
Menteri Keuangan berpendapat, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, pergeseran geopolitik, serta akselerasi perkembangan teknologi yang kian masif, Pancasila tetap sangat relevan dijadikan kompas pembangunan nasional.
Berbagai nilai luhur tersebut berfungsi sebagai jangkar agar seluruh kebijakan yang dirumuskan negara selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi keadilan bagi sosial.
Bagi instansi Kementerian Keuangan sendiri, penerapan nilai Pancasila wajib termanifestasikan ke dalam setiap rumusan kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran negara.
Menteri Keuangan mengingatkan kembali bahwa APBN merupakan sebuah amanah dari rakyat yang wajib diatur secara akuntabel, transparan, serta bertanggung jawab penuh demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat luas.
Pada momen yang sama, Menteri Keuangan juga menggarisbawahi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait krusialnya mengaktualisasikan spirit Pasal 33 UUD 1945 lewat perantara konsep Ekonomi Pancasila.
Gagasan ekonomi tersebut menempatkan elemen negara, koperasi, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai mitra strategis yang saling menyokong demi mewujudkan kemakmuran kolektif dan distribusi ekonomi yang merata.
Bukan hanya itu, Menteri Keuangan mengutarakan pentingnya menciptakan tatanan birokrasi yang bersih, tangkas, profesional, serta berfokus penuh terhadap pelayanan publik.
Agenda reformasi birokrasi, penguatan sistem tata kelola, dan peningkatan aspek integritas dinilai menjadi pilar krusial untuk menjamin agar seluruh kebijakan eksekutif mendatangkan manfaat yang konkret bagi rakyat.
Saat memungkasi arahannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk senantiasa memelihara integritas, menaikkan mutu pelayanan, serta memperkokoh jiwa persatuan dan aktivitas gotong royong.
Dirinya menguatkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila wajib dijadikan penuntun utama pada setiap kebijakan dan langkah nyata sebagai bentuk dedikasi kepada bangsa juga negara.
