JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dinilai harus menjadi instrumen perjuangan utama untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian di tingkat nasional.
Pemaparan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di hadapan parlemen dipandang bukan sekadar deretan angka statistik belahan ekonomi, melainkan proyeksi nyata arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
“APBN bukan sekadar buku kas negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi, dan mempercepat kesejahteraan,” ujar Harris.
Pihak eksekutif tetap menunjukkan sikap optimistis yang tinggi meskipun situasi global sedang dihantam berbagai sentimen negatif, mulai dari perang dagang, ketegangan geopolitik, lonjakan inflasi, hingga tersendatnya rantai pasokan logistik dunia.
Sikap optimistis tersebut dinilai sangat beralasan karena ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang sejauh ini masih menunjukkan performa yang sangat kokoh.
Beberapa indikator keuangannya terlihat dari angka inflasi yang tetap terjaga stabil pada level 2,42 persen, capaian surplus pada sektor perdagangan selama 71 bulan secara beruntun, posisi cadangan devisa yang tebal, hingga laju pertumbuhan ekonomi nasional yang masuk dalam jajaran tertinggi di antara negara anggota G20.
Berangkat dari modalitas ekonomi tersebut, otoritas terkait mematok target untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 mendatang berada pada kisaran angka 5,8 hingga 6,5 persen, disertai dengan defisit anggaran yang ditekan pada angka 1,8–2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, terdapat pula sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi berada di rentang 6,0–6,5 persen, serta menjaga pergerakan laju inflasi pada batasan 1,5–3,5 persen.
Capaian target pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disadari memerlukan sebuah lompatan performa yang sangat masif agar bisa terealisasi secara konkret.
Sektor domestik memerlukan generator pertumbuhan ekonomi baru yang mengandalkan masuknya investasi produktif, program hilirisasi industri bernilai tambah tinggi, aktivitas ekspor komoditas berbasis teknologi canggih, hingga pembukaan lapangan kerja formal yang luas.
“Optimisme harus berdiri di atas fondasi realitas dan kemampuan eksekusi,” ucapnya.
Langkah hilirisasi komoditas strategis disarankan tidak boleh berhenti pada fase pengolahan bahan setengah jadi saja demi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih maksimal.
Perolehan nilai tambah yang optimal hanya bisa diwujudkan jika sektor industri mampu menguasai aspek teknologi modern, riset yang mendalam, inovasi berkelanjutan, serta pengembangan pada sektor manufaktur lanjutan.
Rencana pembentukan sebuah Badan Ekspor Nasional yang bertugas menyatukan pengelolaan ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, hingga mineral mentah di bawah satu kendali korporasi milik negara mendapatkan perhatian khusus.
Rencana penguatan sistem tata kelola sektor ekspor tersebut sangat dihargai, terutama dalam meminimalkan tindakan manipulasi administratif seperti pelaporan nilai barang yang lebih rendah atau volume barang yang tidak sesuai.
Meskipun demikian, ada catatan penting agar implementasi regulasi baru ini nantinya tidak malah menciptakan rantai birokrasi berbelit yang justru menyulitkan para pelaku usaha domestik.
“Jangan sampai upaya menutup kebocoran justru membuka hambatan baru,” ucapnya.
