JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI akan mulai menyiapkan pembahasan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) serta APBN Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Ya tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Puan, dikutip Minggu (17/5/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai bahwa situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Hal ini penting agar gejolak tersebut tidak memberikan dampak buruk terhadap stabilitas ekonomi domestik, termasuk pada sektor UMKM serta kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
Menurut Puan, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal agar tekanan dari dunia internasional tidak semakin memperparah kondisi perekonomian nasional.
Ia menerangkan bahwa DPR RI pada masa persidangan berikutnya akan mulai masuk ke dalam pembahasan PPKF, yang merupakan bagian krusial dalam proses penyusunan APBN 2027.
Puan menyebutkan bahwa pembahasan itu sangat penting guna memastikan kesiapan fiskal negara dalam menghadapi beraneka tantangan ekonomi global yang terus dinamis.
“Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan APBN 2027 wajib mempertimbangkan berbagai potensi risiko ekonomi dunia, termasuk langkah konkret yang bakal diambil pemerintah bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Puan menegaskan kembali bahwa situasi ekonomi yang sedang dihadapi saat ini bukanlah masalah bagi Indonesia saja, melainkan berhubungan erat dengan kondisi global yang ikut memengaruhi banyak negara.
Oleh sebab itu, ia menilai seluruh kebijakan ekonomi wajib dirancang secara matang agar Indonesia tidak mengalami dampak yang lebih dalam akibat dinamika internasional.
“Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027,” pungkasnya.
