JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar merancang kebijakan fiskal serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan lebih efektif. Langkah ini mendesak untuk diambil lantaran adanya tekanan ekonomi dunia serta ruang fiskal negara yang semakin terbatas.
Melalui pidatonya pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Puan menegaskan bahwa APBN 2027 memiliki kewajiban untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dalam negeri serta memastikan manfaat pembangunan tetap sampai ke masyarakat.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya,” ungkap Puan.
Pembahasan Kebijakan Fiskal 2027 Segera Dimulai Puan menyampaikan bahwa DPR RI bersama pemerintah akan segera mengawali diskusi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk periode 2027.
Menurut Puan, perumusan kebijakan fiskal untuk tahun mendatang akan menemui kendala besar karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi internasional serta ketidakpastian global yang masih berlangsung.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” jelas Puan.
Kesejahteraan Rakyat Jadi Prioritas Utama APBN 2027: Puan berpendapat pemerintah harus menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang konkret bagi publik.
Pertumbuhan tersebut tidak boleh sekadar angka di tingkat nasional, namun harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkokoh ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Walaupun kapasitas fiskal APBN sedang sempit, pemerintah didorong untuk tetap mengutamakan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, sarana infrastruktur, serta transportasi publik.
Dampak Tekanan Global terhadap Kondisi Fiskal: Puan Maharani mencermati bahwa gejolak global saat ini mulai memengaruhi situasi fiskal tanah air. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk konsisten menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang meski anggaran yang tersedia cukup terbatas.
Maka dari itu, APBN 2027 diproyeksikan menjadi titik balik bagi penguatan program prioritas sekaligus konsolidasi fiskal.
“APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional, sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif,” tambahnya.
Dorongan untuk Stabilitas dan Pertumbuhan yang Inklusif: Pihak DPR RI menilai pemerintah harus mampu menyelaraskan antara stabilitas anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Hal ini bertujuan agar kualitas hidup publik tidak terganggu di tengah krisis ekonomi dunia.
Kebijakan fiskal pada 2027 juga diharapkan sanggup memperkuat daya tahan ekonomi domestik serta memperkokoh sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
