BENGKULU - Pemerintah pusat kembali menyalurkan alokasi anggaran subsidi program rumah swadaya lewat Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Total pendanaan yang disiapkan melalui APBN ini menyentuh angka Rp47,46 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, M. Irfan Surya Wardana, menyebutkan bahwa anggaran tersebut diproyeksikan untuk memfasilitasi pembiayaan sekitar 403 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar pada 96 titik perumahan di Bengkulu.
Program ini dicanangkan guna memperluas akses warga terhadap hunian layak dengan harga yang terjangkau.
Pemerintah tidak sekadar memberikan subsidi bunga KPR, namun turut menyokong pembangunan sektor perumahan melalui anggaran satuan kerja terkait. Upaya ini dilakukan supaya program perumahan bagi masyarakat dapat berjalan secara lebih maksimal.
"Selain subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp66,78 miliar di luar program subsidi. Dana tersebut dialokasikan melalui DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu," tutur Irfan, Senin 11 Mei 2026.
Irfan memaparkan bahwa bantuan yang diterima masyarakat bukan dalam wujud uang tunai secara langsung. Bantuan tersebut merupakan subsidi uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengakses KPR melalui skema FLPP.
Menurutnya, subsidi uang muka ini diharapkan mampu meringankan beban cicilan warga sehingga lebih mudah mempunyai rumah sendiri. Program ini pun menjadi solusi dalam menyokong kebutuhan tempat tinggal bagi kelompok MBR.
"Pemerintah berharap program subsidi perumahan ini mampu meningkatkan kepemilikan rumah layak di Bengkulu sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan perekonomian daerah. Dukungan berkelanjutan dari APBN penting untuk memperkuat pembangunan perumahan masyarakat," kata Irfan.
