TANJUNG SELOR – Langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan ambisi besar membangun jaringan transportasi kereta api di wilayah tersebut.
Pembangunan ini direncanakan tidak akan menyentuh sepeser pun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong kemandirian pembiayaan melalui sektor non-pemerintah.
“Sesuai arahan Pemerintah Pusat, dalam Pra Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) beberapa waktu lalu, untuk pembangunan kereta api murni dengan anggaran swasta. Investasi swasta,” ujar Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Pihak otoritas daerah menegaskan bahwa meskipun pendanaan bersifat mandiri dari investor, seluruh kendali teknis tetap berada dalam pengawasan ketat.
Bertius berpendapat bahwa kehadiran teknologi transportasi ini tetap akan berjalan di bawah koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai pemegang otoritas rel nasional.
Implementasi proyek ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa segmen pembangunan yang tersebar di titik-titik krusial wilayah Kalimantan Utara.
Rincian teknis mengenai tahapan pengerjaan per bagian tersebut bakal segera ditindaklanjuti begitu agenda musyawarah nasional berakhir dalam waktu dekat.
“Musrenbangnas ini kan berlangsung kalau tidak salah sampai tanggal 7 Mei,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari sumbernya, Sabtu (02/05).
Ambisi besar di balik proyek ini sebenarnya sangat logis, yakni untuk meruntuhkan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat lokal.
Kehadiran moda transportasi berbasis rel diyakini mampu memangkas harga kebutuhan pokok secara signifikan bagi warga di perbatasan utara Kalimantan.
Pemerintah memandang bahwa infrastruktur kereta api adalah solusi paling masuk akal untuk mengatasi tantangan geografis yang cukup sulit di wilayah ini.
Membangun jalan raya permanen membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara kebutuhan akan konektivitas sudah sangat mendesak untuk segera dipenuhi.
“Kalau dari sisi investasi ya mungkin berimbang saja bangun kereta api dan membangun jalan, tetapi dari sisi kecepatan membangunnya, pasti lebih cepat kereta api,” katanya menurut sumber tersebut, Sabtu (02/05).
Pendekatan ini menjadi pola baru dalam pembangunan daerah, terutama bagi wilayah di luar Pulau Jawa yang selama ini minim akses kereta api.
Integrasi antarwilayah menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat pada jalur sungai yang kapasitasnya sangat terbatas saat ini.
Bertius kembali menegaskan bahwa komitmen ketiadaan beban pada anggaran negara merupakan harga mati dalam kesepakatan rencana pembangunan infrastruktur megah tersebut.
“Dipastikan kemarin bahwa pembangunan itu tidak menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Tetapi murni diserahkan kepada pihak swasta di bawah koordinasi PT KAI,” ucapnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Hingga saat ini, ketertarikan pihak luar terhadap potensi transportasi di provinsi termuda di Indonesia ini ternyata cukup tinggi dan menjanjikan.
Salah satu entitas bisnis yang sudah menyatakan minat serius dan memaparkan skema kerjanya adalah PT Indonesia Transit Synergy atau PT Intra.
Perusahaan tersebut dikabarkan sudah melakukan presentasi mendalam di hadapan para pemangku kebijakan tertinggi, termasuk Gubernur dan jajaran legislatif daerah.
“PT Intra sudah paparkan di depan Pak Gubernur dan Ketua DPRD Kaltara. Tentu kita tunggu proses berikutnya. Yang jelas Pemprov Kaltara, Bapak Gubernur dan Ketua DPRD sudah memberikan pernyataan bahwa siap untuk mendukung pembangunan kereta api di Kaltara,” ujarnya menurut sumber tersebut, Sabtu (02/05).
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa pintu investasi untuk sektor perkeretaapian ini telah terbuka lebar.
Ia mengakui telah mempelajari proposal dari calon investor dan melihat adanya prospek cerah bagi masa depan mobilitas masyarakat di Kaltara.
“Insya Allah untuk investor kereta api akan masuk di Kaltara. Saya bersama Ketua DPRD Kaltara dan pejabat lainnya beberapa waktu lalu menerima audiensi PT Intra yang berminat berinvestasi di Kaltara,” ujarnya sebagaimana dilansir dari sumbernya, Sabtu (02/05).
Visi besar Zainal tidak hanya berhenti pada batas wilayah administrasi provinsinya saja, melainkan mencakup skala pulau yang lebih luas lagi.
Gubernur Kaltara berharap bahwa ke depannya rel kereta api ini bisa menjadi urat nadi yang menyambungkan Kaltara langsung ke Ibu Kota Nusantara.
Mimpi besar ini juga mencakup potensi kerja sama lintas negara dengan negara tetangga yang berbatasan langsung di daratan Pulau Kalimantan.
Jika rencana ini terealisasi, maka arus manusia dan barang dari Malaysia maupun Brunei Darussalam ke Indonesia akan menjadi jauh lebih efisien.
“Semoga kereta api yang akan dibangun ini nanti terkoneksi sampai di IKN dan mudah-mudahan ke depan akan terkoneksi seluruh Kalimantan dan Malaysia serta Brunei,” harapnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Transformasi transportasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi kemajuan ekonomi di sepanjang perbatasan dan kawasan industri strategis nasional.
Pemerintah daerah saat ini sedang mempersiapkan segala kebutuhan administratif agar pihak swasta bisa segera memulai fase awal pengerjaan fisik di lapangan.
Zainal A. Paliwang berkeyakinan bahwa dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, keterisolasian wilayah pedalaman Kaltara akan segera berakhir lewat jalur kereta.
Kehadiran investor dianggap sebagai solusi paling efisien agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Melalui kemitraan strategis ini, Kaltara bersiap menyambut era baru transportasi modern yang lebih murah, cepat, dan terintegrasi secara internasional.
Masyarakat kini hanya tinggal menunggu realisasi konkret dari rencana ambisius yang menjanjikan kemudahan aksesibilitas tanpa membebani kas negara tersebut.
