BONTANG – Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mengalokasikan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2027 memicu kekhawatiran serius bagi pemerintah daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara terbuka menyatakan kecemasannya terhadap stabilitas fiskal daerah yang dipimpinnya akibat hilangnya sumber pendanaan tersebut.
Absennya alokasi bankeu ini diprediksi bakal mempersempit ruang gerak anggaran daerah dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan.
Neni Moerniaeni berpendapat bahwa ketiadaan dukungan finansial dari provinsi tersebut berisiko menekan ketahanan fiskal di tengah tuntutan efisiensi anggaran pusat.
Sebelumnya, pihak Pemerintah Kota Bontang menaruh harapan besar agar pos bantuan keuangan tersebut tetap tercantum secara resmi di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Namun, harapan itu pupus setelah hasil pencermatan terhadap rancangan anggaran tahun 2027 menunjukkan tidak ada satu pun alokasi bankeu untuk daerah.
“Kalau tidak ada bankeu, tentu akan berdampak pada pelaksanaan program daerah,” ujarnya sebagaimana dilansir dari sumbernya, Kamis (30/04).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh sang Wali Kota saat menghadiri agenda penting dalam Musrenbang RKPD 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Situasi ini dirasa semakin kompleks lantaran terdapat kewajiban konstitusional yang mewajibkan daerah merombak struktur belanja pegawai mereka mulai awal tahun tersebut.
Berdasarkan aturan terbaru, porsi belanja pegawai diwajibkan tidak melebihi angka 30 persen dari total postur anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Neni Moerniaeni menjelaskan bahwa penyesuaian porsi belanja ini harus dilakukan sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Kebijakan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini memaksa Pemkot Bontang untuk berpikir keras mengelola dana yang terbatas.
Mengingat nilai total APBD Bontang saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun, pembatasan belanja pegawai tersebut menjadi tantangan administratif yang sangat berat.
Hal ini secara otomatis membuat ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai operasional rutin maupun pembangunan menjadi sangat terjepit dan sulit bermanuver.
Ketidakpastian ini diperparah dengan belum adanya kejelasan mengenai pencairan dana kurang bayar dari pemerintah pusat kepada pihak Pemerintah Kota Bontang.
Berdasarkan estimasi perhitungan tim keuangan daerah, nilai dana kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Pemkot Bontang mencapai angka Rp402 miliar.
“Kalau ini tidak disalurkan, tekanan terhadap keuangan daerah akan semakin berat,” tegasnya menurut sumber tersebut saat memberikan keterangan terkait kondisi anggaran.
Pihaknya sangat menekankan bahwa kepastian dana tersebut sangat krusial untuk menjaga napas keuangan daerah agar tetap berada dalam kondisi yang seimbang.
Meskipun saat ini sedang dibayangi oleh ancaman krisis fiskal, Pemerintah Kota Bontang tidak lantas berhenti mengusulkan berbagai program strategis kepada provinsi.
Sejumlah usulan prioritas tetap diajukan demi kepentingan masyarakat luas, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga penanganan bencana alam secara berkelanjutan.
Fokus utama pembangunan yang diusulkan antara lain mencakup penanganan titik longsor yang rawan serta peningkatan kualitas jalan-jalan berstatus milik provinsi.
Selain itu, pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Bontang juga tetap diperjuangkan guna meminimalisir dampak banjir yang kerap menghantui pemukiman warga sekitar.
Visi pembangunan lainnya yang tidak kalah penting adalah upaya penataan kawasan pesisir agar lebih tertata dan layak dihuni oleh masyarakat nelayan lokal.
Program renovasi permukiman penduduk di area pinggiran air juga menjadi bagian dari daftar usulan yang dibawa Neni dalam pertemuan di Samarinda tersebut.
Beranjak ke sektor pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada penguatan peran Balai Latihan Kerja Industri di Kota Bontang.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa putra daerah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bersaing dalam pasar kerja industri yang semakin kompetitif.
Salah satu program unggulan yang terus didorong oleh pemerintah setempat adalah pelatihan teknis khusus untuk keahlian pengelasan di bawah permukaan air.
Langkah ini dipandang sebagai strategi jitu dalam menyerap tenaga kerja lokal guna mendukung berbagai proyek strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah tersebut.
Neni Moerniaeni meyakini bahwa dengan peningkatan keterampilan spesifik seperti ini, angka pengangguran di Kota Bontang dapat ditekan secara signifikan dan bertahap.
Investasi pada sumber daya manusia dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah ketidakpastian anggaran yang sedang dihadapi.
“Pelatihan las bawah air ini sangat penting karena mendukung kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional di Bontang,” pungkasnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Harapan besar kini tertumpu pada respons pemerintah provinsi dan pusat agar memberikan kelonggaran atau solusi konkret bagi daerah yang tengah terhimpit.
Keseimbangan antara kewajiban mengikuti aturan undang-undang dan kebutuhan pembangunan lapangan harus segera menemukan titik temu agar pelayanan publik tidak terganggu.
Semua mata kini tertuju pada hasil akhir Musrenbang RKPD 2027 untuk melihat apakah ada perubahan kebijakan yang bisa sedikit melegakan pemerintah daerah.
Tanpa adanya bankeu dan dana kurang bayar, masa depan proyek-proyek fisik di Kota Bontang kemungkinan besar akan mengalami penundaan atau bahkan pembatalan.
Kondisi fiskal yang sehat merupakan pondasi utama bagi sebuah daerah untuk bisa menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat.
